Perkembangan di dunia perdagangan komoditi di Indonesia saat ini berlangsung dengan sangat pesat.
Maka dari itu, tentunya diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengatur hal tersebut, yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Bappebti adalah badan pengawas perdagangan yang bertugas membantu, mengawasi, dan mengatur jalannya transaksi berjangka komoditi supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat di masa mendatang.
Selain Bappebti, juga ada lembaga keuangan lainnya yang juga sering kali didengar, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Nah, untuk lebih memahami apa itu Bappebti, peran, fungsi dan perbedaan peran antara Bappebti dan juga OJK, simak ulasannya berikut ini.
Pengertian BAPPEBTI
Pada dasarnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa disingkat Bappebti adalah lembaga milik Kementerian Perdagangan.
Pembentukan Bappebti dilakukan untuk membantu mengawasi serta menyusun regulasi mengenai perdagangan komoditi, valuta asing (valas), maupun pasar berjangka.
Adapun posisi Bappebti diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
Bappebti penting dalam dunia perdagangan berjangka komoditi di Indonesia karena perannya dalam penentuan regulasi mengenai aktivitas di pasar berjangka.
Untuk diketahui, hal tersebut bertujuan untuk kepentingan klien supaya memperoleh profit yang dikehendaki.
Peraturan tertentu biasanya akan dibuat supaya kestabilan pasar berjangka bisa terjadi secara maksimal.
Kemudian, hal itu juga dilakukan untuk menghindari risiko kerugian yang tinggi dan kemungkinan muncul di masa mendatang.
Peran dan Tanggung Jawab BAPPEBTI
Penting untuk diketahui bahwa Bappebti adalah lembaga resmi yang berada di bawah naungan Menteri Perdagangan.
Lembaga ini pun mempunyai hubungan yang searah dengan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Bank Indonesia (BI), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.
Peran utama Bappebti dalam mengawasi dan mengatur perdagangan berjangka komoditi terkait dengan posisi tadi.
Itu berarti, Bappebti berperan penting terkait pengawasan, baik langsung maupun tidak langsung, atas jalannya transaksi di pasar berjangka.
Dalam hal ini, semua transaksi yang berlaku mesti berlangsung sebagaimana regulasi yang sudah disetujui serta ditetapkan oleh Bappebti.
Di samping itu, Bappebti pun berperan dalam pemberian izin, pengawasan, dan pengaturan kegiatan perdagangan berjangka komoditi serta kripto.
Terkait hal itu, Bappebti berperan dalam membuat serta menetapkan peraturan mengenai perdagangan berjangka.
Lembaga ini pun mengawasi serta memantau atas semua aktivitas pada lembaga kliring berjangka maupun bursa berjangka.
Kemudian, Bappebti juga mengurus penerbitan usaha di bidang perdagangan berjangka sebagaimana ketentuan serta syarat yang sudah ditetapkan.
Lebih jauh, Bappebti pun memberikan perlindungan bagi kepentingan pelaku usaha serta masyarakat umum dalam perdagangan berjangka komoditi dan kripto.
Peranan tersebut dilakukan Bappebti dengan masuk ke wilayah pengaturan finansial, yakni dengan mengawasi peredaran uang yang dihasilkan dari transaksi pasar berjangka.
Wewenang tersebut dilakukan oleh Bappebti bersama BI dengan tujuan untuk menghindarkan adanya kejahatan keuangan pada transaksi keuangan.
Fungsi BAPPEBTI
Selain perannya yang penting dalam pengawasan transaksi komoditi dan kripto, Bappebti juga memiliki beberapa fungsi.
Adapun fungsi dari Bappebti ini tentunya penting untuk diketahui pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya.
Berikut ini beberapa fungsi dari ini Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, antara lain:
1. Membuat Regulasi Transaksi Pasar Berjangka
Bappebti memiliki fungsi utama sebagai pihak yang akan membuat regulasi transaksi pada pasar berjangka, di antaranya adalah transaksi pasar berjangka komoditi.
Nantinya, peraturan (regulasi) tersebut wajib dipatuhi oleh semua pelaku pasar, utamanya oleh pelaku dengan usaha yang berada dalam naungan lembaga ini.
2. Menjadi Pengawas Transaksi Pasar Berjangka
Fungsi lainnya dari Bappebti, yakni menjadi pengawas transaksi pasar berjangka. Tujuannya adalah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja muncul dari transaksi.
Pasalnya, pasar berjangka atau pasar komoditi berjangka adalah sistem bisnis yang sangat menguntungkan, tetapi juga penuh dengan risiko, di antaranya risiko penipuan transaksi.
3. Menerbitkan Izin Usaha
Menerbitkan Izin Usaha juga menjadi fungsi lainnya dari Bappebti. Penerbitan izin usaha ini baik bagi individu maupun perusahaan yang ingin berbisnis di pasar komoditi berjangka.
Pelaku pasar akan punya legalitas untuk menjalankan usaha jika telah mengantongi izin tersebut.
Sebaliknya, pelaku pasar yang tidak berizin akan dicap sebagai ilegal serta layak untuk ditindak secara hukum.
4. Menjadi Pemeriksa Verifikasi Keanggotaan
Berikutnya, Bappebti juga berfungsi untuk menjadi pemeriksa verifikasi keanggotaan. Hal itu dilakukan usai Bappebti memberikan izin.
Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan termasuk juga melakukan pemeriksaan sebagai bentuk verifikasi serta validasi atas surat izin usaha yang telah dikeluarkan.
Tujuannya adalah guna mengetahui surat izin yang legal, sudah kedaluwarsa, atau belum diperpanjang.
Perbedaan Peran BAPPEBTI dan OJK
Bappebti dan OJK pada dasarnya adalah dua lembaga yang sama-sama berada di ranah transaksi keuangan.
Namun, antara Bappebti dan OJK tentu saja ada beberapa perbedaan yang perlu diketahui, termasuk oleh masyarakat luas.
Berikut ini beberapa perbedaan peran antara Bappebti dan OJK yang perlu diketahui, antara lain:
Perbedaan pertama antara BAPPEBTI dan OJK yang cukup menyolok, yaitu terkait dengan regulasi keuangan.
Adapun BAPPEBTI, sesuai dengan namanya, diketahui akan mengatur regulasi keuangan di sektor perdagangan berjangka.
Sementara itu, sesuai dengan namanya, OJK diketahui akan mengatur regulasi keuangan di sektor jasa keuangan.
Perbedaan lainnya adalah Bappebti berfokus/memiliki prioritas atas pengawasan dan pengaturan aktivitas perdagangan berjangka.
Dalam hal ini, beberapa komoditi yang berada di bawah pengawasan Bappebti, misalnya produk primer non keuangan (hasil tambang, energi, dan pertanian) dan produk non primer keuangan (obligasi, valuta asing, aset kripto, dan suku bunga).
Perbedaan lainnya adalah pada ruang lingkup otoritas jasa keuangan OJK yang meliputi lembaga keuangan non-bank, perbankan, pasar modal, asuransi, bahkan ke depannya OJK pun akan mulai mengawasi kripto.
Sebagai informasi, OJK pun sudah dipastikan akan mengemban tugas baru, yakni menjadi pengatur serta pengawas aset kripto.
Hal itu terjadi sejalan dengan pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) beberapa waktu lalu.
Namun, terkait regulasi, OJK diketahui baru akan menyasar stable coin (kripto dengan nilai yang terkait dengan mata uang/komoditas tertentu).
Di samping itu, OJK juga diketahui akan melakukan pengawasan pada kripto dengan real underlying asset.
Merujuk pada Pasal 6 Ayat 1 e di UU PPSK, OJK disebut akan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto.
Perlu diketahui pula, dahulunya saat regulasi ini belum disahkan, pengaturan serta pengawasan aset kripto masih ada dalam naungan Bappebti.
Kesimpulan
Ringkasan mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab BAPPEBTI dalam regulasi perdagangan berjangka komoditi.
Sebagai kesimpulan, Bappebti berperan penting terkait pengawasan, baik langsung maupun tidak langsung, atas jalannya transaksi di pasar berjangka.
Di samping itu, Bappebti pun berperan dalam pemberian izin, pengawasan, dan pengaturan kegiatan perdagangan berjangka komoditi serta kripto.
Lebih jauh, Bappebti pun memberikan perlindungan bagi kepentingan pelaku usaha serta masyarakat umum dalam perdagangan berjangka komoditi dan kripto.
Dengan sederet peran dan tanggung jawabnya itu, Bappebti sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan pasar perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.
Hal itu dilakukan oleh Bappebti dengan menjalankan beberapa fungsi, mulai dari membuat regulasi terkait transaksi di pasar berjangka, menjadi pengawas transaksi di pasar berjangka, menerbitkan izin usaha, hingga menjadi pemeriksa verifikasi keanggotaan.
Nah, demikianlah tadi pembahasan lengkap mengenai peran BAPPEBTI, mulai dari pengertian, fungsi, hingga perbedaannya dengan OJK.
Sebagai informasi, platform aset digital INDODAX sudah terdaftar di BAPPEBTI dan kamu bisa mengeceknya tautan ini: https://bappebti.go.id/calon_pedagang_aset_kripto.
Setelah membaca artikel tentang Bappebti tadi, kamu juga bisa belajar investasi kripto di INDODAX Academy.
