Perkembangan pesat pada industri aset crypto telah melahirkan banyak perubahan dan inovasi, di antaranya adalah Proof of Authority (PoA).

Pada dasarnya, PoA adalah mekanisme konsensus lanjutan dari konsensus sebelumnya, yakni Proof-of-Work (POW) dan Proof-of-Stake, yang sudah lebih dahulu populer.

Proof of Authority adalah sebuah algoritma konsensus dengan basis reputasi yang mampu menyajikan jalan keluar yang praktis serta efisien pada jaringan blockchain.

Penting diketahui bahwa dalam teknologi blockchain, mekanisme konsensus sangat penting sebab perannya adalah untuk memastikan keamanan, integritas, dan keandalan jaringan blockchain.

Maka dari itu, mekanisme konsensus bisa disebut sebagai salah satu pilar utama yang ada di teknologi blockchain.

Nah, untuk lebih memahami apa itu konsensus Proof of Authority (PoA), prinsip kerja, dan keuntungannya, simak ulasannya berikut ini.

Apa Itu PoA (Konsensus Proof of Authority)?

Definisi PoA adalah sebuah mekanisme konsensus yang memercayakan kelompok atau individu terpilih dalam melakukan validasi transaksi serta membuat blok baru di suatu jaringan blockchain.

Dapat dikatakan bahwa Proof of Authority merupakan mekanisme konsensus lanjutan yang ditujukan bagi perusahaan atau organisasi swasta yang hendak membangun jaringan blockchain-nya sendiri yang bersifat tertutup serta tidak membutuhkan keterlibatan pengguna umum.

Jika dibandingkan dengan mekanisme konsensus lainnya, seperti PoW (Proof of Work) dan PoS (Proof of Stake) maka Proof of Authority (PoA) merupakan mekanisme konsensus yang memanfaatkan nilai identitas sekelompok node validator yang sudah terverifikasi serta terpercaya.

Validator ini pun dipilih menurut otoritas atau reputasinya di jaringan, tidak seperti PoS yang melihat dari aspek ekonomi.

Maka dari itu, PoA sendiri lebih cocok bagi jaringan blockchain yang bertujuan untuk mendapatkan kecepatan, skala, serta kepercayaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Prinsip Kerja Proof of Authority (PoA)

Setelah mengetahui definisi atau pengertiannya, kini saatnya untuk memahami bagaimana prinsip kerja dari Proof of Authority (PoA).

Sejatinya, pemahaman ini penting untuk mengetahui cara mekanisme konsensus PoA beroperasi di jaringan blockchain.

Pasalnya, hal itu berkaitan dengan validasi transaksi, peran otoritas, dan juga risiko keamanan di dalamnya.

Pada dasarnya, PoA akan menggunakan otoritas atau pemangku kepentingan yang dipercaya untuk memvalidasi transaksi.

Cara kerjanya dimulai dari memilih sejumlah otoritas atau authority nodes yang berwenang dalam melakukan validasi serta mengesahkan transaksi.

Lazimnya, sekelompok otoritas ini merupakan entitas yang bisa dipercaya, baik individu, kelompok, maupun organisasi atau perusahaan.

Pada mekanisme konsensus PoA, saat seorang pengguna mengirimkan transaksi, satu atau sejumlah otoritas terpilih secara acak ini akan bertanggung jawab dalam melakukan validasi atas transaksi itu.

Nantinya, jika validasi sudah berhasil maka transaksi akan langsung ditambahkan ke dalam blok baru. 

Di samping itu, tugas dari authority nodes ini juga untuk membuat blok baru serta menambahkannya ke dalam jaringan blockchain.

Keuntungan dan Kelemahan PoA

Lebih jauh, juga penting untuk memahami keuntungan dan kelemahan Proof of Authority (PoA) pada teknologi blockchain.

Pasalnya, hal itu akan memungkinkan pengguna serta pengembang untuk melakukan evaluasi atas PoA, yakni sudah sesuai dengan keperluan dan tujuan atau sebaliknya.

Dengan pemahaman ini, pengguna serta pengembang pun nantinya bisa mengambil keputusan yang lebih baik untuk memilih mekanisme konsensus yang sesuai.

Terdapat beberapa keuntungan dari PoA, diantaranya adalah kecepatan transaksi yang tinggi dan biaya transaksi yang rendah.

Tingginya kecepatan transaksi ini bisa terjadi karena proses validasi transaksi serta pembuatan blok pada PoA akan dilakukan oleh sekelompok node validator yang sebelumnya telah ditunjuk.

Tidak seperti Proof-of-Work (PoW) yang memerlukan penambangan dengan waktu yang lama, transaksi pada PoA pun bisa dieksekusi dengan cepat. 

Sementara itu, biaya transaksinya bisa menjadi rendah karena tidak ada biaya yang terkait dengan penambangan atau validasi yang memerlukan daya komputasi dan energi yang tinggi pada PoA, selayaknya yang terjadi pada mekanisme konsensus PoW.

Di sisi lain, kelemahan PoA bisa dilihat pada kerentanan terhadap serangan dari dalam jika otoritas tidak jujur.

Hal itu dapat terjadi karena kepercayaan pada PoA ditempatkan pada sekelompok validator yang sudah ditunjuk sebelumnya. 

Maka dari itu, kalau salah satu validator ini tidak jujur, contohnya melakukan korupsi, maka ia bisa memanipulasi transaksi, bahkan membuat jaringan berhenti beroperasi.

Contoh Implementasi PoA

Setelah memahami prinsip kerja hingga keuntungan dan kelemahannya, saatnya untuk mengetahui contoh implementasi PoA.

Hal ini pun sangat penting untuk dipahami karena akan memberikan pengetahuan terkait bagaimana PoA diterapkan pada praktiknya.

Selain sebagai sebuah contoh kasus penerapan yang nyata, pemahaman akan contoh implementasi PoA ini juga bisa membantu dalam mengevaluasi keuntungan dan kelemahan mekanisme konsensus yang satu ini.

Berikut ini contoh-contoh PoA pada platform blockchain yang menggunakannya sebagai mekanisme konsensus, antara lain:

1. Ethereum Proof of Authority (Ethereum PoA)

Ethereum Proof of Authority atau Ethereum PoA adalah bentuk lanjutan dari jaringan Ethereum yang menggunakan mekanisme konsensus PoA.

Pada contoh yang satu ini, sekelompok validator yang secara otoritatif sudah ditunjuk akan melakukan validasi transaksi serta memproduksi blok baru. 

Contoh implementasi pada platform ini termasuk pada jaringan Rinkeby dan Kovan yang dipakai untuk menguji serta mengembangkan aplikasi Ethereum.

2. Hyperledger Fabric

Contoh kedua adalah Hyperledger Fabric yang merupakan suatu kerangka kerja jaringan blockchain yang dipakai dalam rangka membangun jalan keluar bagi bisnis serta aplikasi yang berbasis blockchain. 

Pada Hyperledger Fabric, PoA dalam hal ini merupakan sekelompok validator yang secara otoritatif sudah ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam memvalidasi transaksi. 

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, PoA adalah sebuah mekanisme konsensus yang mempercayakan kelompok atau individu terpilih dalam melakukan validasi transaksi serta membuat blok baru di suatu jaringan blockchain.

Proof of Authority bisa disebut sebagai mekanisme konsensus lanjutan yang ditujukan bagi perusahaan atau organisasi swasta yang hendak membangun jaringan blockchain-nya sendiri yang bersifat tertutup serta tidak membutuhkan keterlibatan pengguna umum.

Adapun cara kerja PoA dimulai dari memilih sejumlah otoritas atau authority nodes yang berwenang dalam melakukan validasi serta mengesahkan transaksi.

Saat seorang pengguna mengirimkan transaksi, satu atau sejumlah otoritas terpilih secara acak ini akan bertanggung jawab dalam melakukan validasi atas transaksi itu.

Perlu diketahui bahwa pemilihan otoritas yang terpercaya dalam jaringan PoA sangatlah penting sebab otoritas tersebut akan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi serta keamanan jaringan.

Hal itu penting dilakukan demi terwujudnya keandalan transaksi, keamanan jaringan, hingga demi meningkatkan reputasi dan kepercayaan pengguna terhadap mekanisme konsensus yang satu ini.

Mulai Investasi Crypto di INDODAX Sekarang

Nah, sekarang kamu sudah memahami apa itu konsensus Proof of Authority (PoA), mulai dari definisi, prinsip kerja, hingga keuntungannya.

Selanjutnya, kamu bisa berinvestasi pada aset crypto di INDODAX mulai sekarang juga dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi trading crypto terbaik yang satu ini.

Yuk, mulai investasi crypto di INDODAX sekarang juga!