Jelang Pemilu Paruh Waktu, Regulasi Kripto AS Terancam Molor hingga 2027

Rancangan undang-undang market structure kripto AS berisiko tertunda hingga 2027, seiring mendekatnya pemilu paruh waktu AS 2026. 

Laporan ini disampaikan oleh TD Cowen, bank investasi yang memantau dinamika kebijakan di Washington.

Dalam riset terbarunya, TD Cowen menilai dukungan politik terhadap aturan kripto semakin rapuh karena faktor pemilu dan potensi perubahan komposisi kekuasaan di Kongres. 

Kondisi ini membuat proses legislasi cenderung melambat, meski pembahasannya sudah berjalan.

Kenapa Pemilu Bisa Menghambat Regulasi Kripto

Menurut TD Cowen, sejumlah Senator Partai Demokrat berpotensi menahan dukungan terhadap RUU kripto menjelang pemilu. 

Alasannya sederhana, hasil pemilu selalu tidak pasti, dan keputusan besar menjelang pemilu bisa berdampak politik.

Situasi ini mendorong strategi “menunggu hasil pemilu”, dengan harapan posisi tawar akan lebih jelas setelah keseimbangan kekuasaan di Kongres berubah. 

Jika Partai Republik atau Demokrat menguasai mayoritas, arah kebijakan bisa ditentukan dengan lebih tegas.

Baca juga: Minyak Venezuela Bisa Tekan Biaya Mining Bitcoin, Ini Dampaknya

Isu Konflik Kepentingan Jadi Titik Sensitif

Dilansir dari CoinTelegraph, salah satu faktor paling sensitif dalam RUU ini adalah klausul conflict of interest. 

Dalam draf bipartisan yang dirilis Komite Pertanian Senat pada November, terdapat ketentuan yang membatasi pejabat pemerintah dan keluarganya untuk terlibat langsung dalam aset kripto.

Isu ini menjadi sorotan karena adanya kekhawatiran konflik kepentingan yang melibatkan Presiden Donald Trump dan keluarganya, termasuk hubungan dengan proyek kripto, perusahaan mining, hingga token bertema politik. 

Kekhawatiran inilah yang membuat sebagian Demokrat memilih bersikap lebih hati-hati.

Arah Regulasi Jika RUU Baru Lolos

RUU yang dikenal sebagai Responsible Financial Innovation Act di Senat ini sebelumnya lolos di DPR dengan nama CLARITY Act. 

Jika akhirnya disahkan, regulasi ini akan memperluas kewenangan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dalam mengawasi aset digital.

Perubahan ini juga berpotensi mengurangi dominasi Securities and Exchange Commission (SEC) dalam pengawasan kripto. Namun, TD Cowen menilai skenario paling realistis adalah pengesahan pada 2027, dengan implementasi bertahap hingga 2029.

Kesimpulan

Regulasi kripto di AS saat ini bukan terhambat oleh substansi, melainkan oleh politik dan waktu. 

Pemilu 2026 menjadi faktor penentu yang membuat legislator memilih menunda keputusan besar. 

Bagi industri kripto, ini berarti ketidakpastian regulasi masih akan berlanjut, dan arah kebijakan baru benar-benar jelas setelah peta politik AS berubah.

FAQ

1. Apa itu market structure bill kripto di AS?
   Market structure bill adalah RUU yang mengatur pembagian kewenangan regulator dalam mengawasi aset kripto, termasuk peran CFTC dan SEC.
2. Kenapa regulasi kripto AS bisa tertunda hingga 2027?
   Karena pemilu paruh waktu 2026 membuat dukungan politik tidak stabil, sehingga legislator cenderung menunda pengambilan keputusan.
3. Apa dampak konflik kepentingan terhadap RUU kripto?
   Isu konflik kepentingan membuat sebagian Senator menahan dukungan, terutama jika aturan dinilai bisa menguntungkan pejabat tertentu.
4. Siapa yang akan mengawasi kripto jika RUU ini lolos?
   RUU ini memperkuat peran CFTC sebagai pengawas utama aset digital di AS.
5. Kapan regulasi kripto AS diperkirakan benar-benar berlaku?
   Jika disahkan pada 2027, implementasi penuh diproyeksikan baru berjalan sekitar 2029.

Itulah informasi berita crypto hari ini. Aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan edukasi dari Akademi Crypto seputar aset digital dan teknologi blockchain hanya di INDODAX Academy.

Jangan sampai ketinggalan berita terbaru terkait dunia kripto, pergerakan pasar, dan masih banyak lagi di laman artikel edukasi crypto terpopuler.

Anda juga dapat mengikuti berita terbaru kami melalui Google News untuk akses informasi yang lebih cepat dan terpercaya.
Untuk pengalaman trading yang mudah dan aman, download aplikasi crypto terbaik dari INDODAX di App Store atau Google Play Store.

INDODAX merupakan satu-satunya exchange crypto lokal di Indonesia yang mempublikasikan data Proof of Reserves (PoR) di CoinMarketCap dan rutin melaporkan pembaruan jumlah total aset secara transparan yang bisa dilihat oleh semua orang.

Kontak Resmi Indodax

Nomor Layanan Pelanggan: (021) 5065 8888 | Email Bantuan: [email protected]

Ikuti juga sosial media INDODAX di sini: Instagram, X, Youtube & Telegram

Author: Alo 

Referensi

CoinTelegraph – US crypto market structure bill could be delayed until 2027: Report, diakses pada 7 Januari 2025

Tag Terkait: #Berita Kripto Hari Ini, #Berita Mata uang Kripto, #Berita Regulasi Crypto, #Berita Donald Trump