Salah satu instrumen paling penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola ekonomi suatu negara adalah kebijakan fiskal. Konsep ini berkaitan erat dengan cara pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluarannya serta pengaturan pajak.
Sejatinya, kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan pendapatan dan pengeluaran negara, serta pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi.
Hal itu mencakup kebijakan perpajakan, alokasi anggaran, dan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu.
Nah, untuk lebih memahami apa itu kebijakan fiskal, dasar hukum, tujuan, jenis-jenis, instrumen, contoh, perbedaan dengan kebijakan moneter, hingga kaitannya dengan pajak kripto, simak ulasan selengkapnya di bawah ini.
Apa Itu Kebijakan Fiskal?
Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes. Konsep ini telah menjadi landasan umum dalam tata kelola ekonomi global sejak Perang Dunia I pada tahun 1929, yang dikenal sebagai Depresi Besar.
Menurut Keynes, pemerintah suatu negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur aliran pendapatan dan pengeluaran negara dengan menetapkan kebijakan perpajakan dan tindakan ekonomi makro yang relevan.
Secara definisi, kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas pendapatan dan pengeluaran negara, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Dalam konteks yang lebih khusus, kebijakan fiskal mencakup aspek-aspek seperti peraturan perpajakan, penerimaan pemerintah, pengelolaan utang, dan alokasi belanja pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu.
Di Indonesia, penerapan kebijakan fiskal telah ada sejak masa penjajahan Belanda, dimulai dengan Indische Comptabiliteitswet (ICW) pada tahun 1944.
Undang-undang ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan fiskal mulai dari masa Proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1997—2003.
Namun, setelah tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia tidak lagi mengacu pada ICW 1944, tetapi lebih didasarkan pada analisis kondisi ekonomi negara yang sesuai dengan Ketentuan UUD 1945.
Pihak yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bekerja bersama-sama dengan Presiden.
Kebijakan fiskal sangat penting dalam mengatur ekonomi karena memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas makro ekonomi.
Salah satunya adalah kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan permintaan agregat (demand agregat) dalam perekonomian.
Dengan menetapkan tingkat perpajakan, tingkat pengeluaran pemerintah, dan tingkat belanja publik, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat permintaan agregat (konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah) dalam perekonomian.
Hal ini membantu dalam menghindari fluktuasi ekonomi yang ekstrem, seperti resesi atau inflasi berlebihan.
Mengenal Dasar Hukum Kebijakan Fiskal
Ketentuan mengenai kebijakan fiskal tertulis dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU tersebut menjelaskan bahwa kebijakan fiskal terkait anggaran negara (APBN) memiliki beberapa fungsi kunci.
Diantaranya otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengacu pada penggunaan anggaran negara sebagai dasar untuk menjalankan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (1), yang menegaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun”.
Dalam hal fungsi perencanaan, anggaran negara digunakan sebagai panduan bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
Selanjutnya, fungsi pengawasan dalam konteks kebijakan fiskal mengindikasikan bahwa anggaran negara berfungsi sebagai pedoman untuk menilai, apakah pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Mengenali tujuan kebijakan fiskal sangat penting karena kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola ekonomi suatu negara.
Dengan memahami tujuan-tujuannya, pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan kebijakan fiskal yang efektif untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini beberapa tujuan kebijakan fiskal, di antaranya:
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bangsa
Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas ekonomi negara. Namun, perannya tidak berhenti di situ; kebijakan fiskal juga memainkan peran kunci dalam merangsang pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan fiskal, dengan salah satu fungsinya yang berpusat pada pengaturan pendapatan negara, memiliki potensi untuk mendorong inovasi yang signifikan dalam berbagai sektor ekonomi.
Hal Ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian di berbagai lapisan masyarakat, termasuk sektor perbankan, korporat, hingga usaha mikro.
Ketika diterapkan dengan bijak, kebijakan fiskal dapat menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, pengembangan bisnis, dan peluang kerja.
Sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.
Adapun kebijakan fiskal tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi motor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bangsa.
2. Menjaga Stabilitas Harga
Kenaikan tiba-tiba dalam harga barang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya permintaan (demand) hingga tindakan yang tidak adil seperti praktik monopoli atau penimbunan komoditas.
Untuk mencegah dan mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang, sehingga harga-harga tersebut tetap terjangkau oleh masyarakat.
3. Meningkatkan Lapangan Pekerjaan dan SDM
Ketika tingkat investasi meningkat, ini dapat menciptakan peluang baru untuk lapangan kerja dan akhirnya mengurangi angka pengangguran, yang sering menjadi masalah serius di banyak negara.
Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat berkontribusi pada peningkatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM), seperti melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar.
Tujuan dari program semacam ini adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di usia produktif, sehingga mereka dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan, akhirnya, meningkatkan taraf ekonomi negara.
Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal
Pada dasarnya, pemahaman tentang jenis-jenis kebijakan fiskal sangat penting dalam membantu pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan strategi yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan tujuan mereka, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.
Perlu diketahui, jenis-jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Kontraktif
Jenis kebijakan fiskal selanjutnya dalam hal penerapannya adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini melibatkan pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan tarif pajak.
Tujuan utama dari kebijakan fiskal kontraktif adalah untuk mengendalikan tingkat inflasi dan mengurangi tingkat ketidaksetaraan ekonomi, yang sering diukur dengan rasio Gini.
2. Ekspansif
Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi mengalami penurunan dengan cara meningkatkan anggaran belanja dan mengurangi atau menghapuskan pajak bagi sektor tertentu.
Tujuan dari kebijakan fiskal ekspansif adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, sehingga perusahaan dapat menjaga produksinya dan menghindari pemecatan pekerja.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Memahami instrumen kebijakan fiskal sangat penting karena ini memungkinkan pemerintah untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan ekonomi dengan lebih efektif. Instrumen kebijakan fiskal mencakup berbagai alat atau tindakan yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi negara. Adapun instrumen kebijakan fiskal memiliki beberapa komponen yang penting dalam pengaturan ekonomi, antara lain:
1. Pajak
Salah satu komponen utama kebijakan fiskal adalah pengaturan pajak dari sektor dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah dapat memanipulasi pajak dengan berbagai cara, seperti mengurangi, menambahkan, menunda, atau bahkan menghapuskan pajak tertentu. Tujuan utama dari manipulasi pajak ini adalah untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal yang diinginkan.
2. Pengeluaran Biaya
Komponen berikutnya adalah pengeluaran belanja pemerintah. Pengeluaran ini juga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
Ketika neraca pembayaran negara menghadapi defisit, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran belanja pada sektor-sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai langkah penghematan.
3. Obligasi Publik
Instrumen kebijakan fiskal berikutnya, yakni penerbitan obligasi (surat utang) kepada warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memberikan imbalan berupa tingkat bunga atau “coupon rate” saat pemerintah mengembalikan pinjaman kepada masyarakat. Hal ini dapat menjadi sumber pendanaan yang penting untuk proyek-proyek pemerintah.
4. Alokasi Anggaran
Komponen terakhir adalah alokasi anggaran. Pemerintah memiliki wewenang untuk memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya guna mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam jangka waktu tertentu.
Contohnya, selama masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan alokasi anggaran untuk fasilitas kesehatan sebagai respons terhadap keadaan darurat.
Contoh Kebijakan Fiskal
Mengenal contoh kebijakan fiskal sangat penting karena contoh-contoh nyata dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktiknya dan apa dampaknya terhadap ekonomi suatu negara. Berikut ini contoh-contoh kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu:
1. Subsidi BBM
Contoh kebijakan fiskal lainnya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat serta mendukung transaksi ekonomi dengan mengurangi beban biaya bahan bakar.
2. Peningkatan Anggaran Covid 19
Salah satu contoh kebijakan fiskal adalah peningkatan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.
Dalam situasi darurat seperti pandemi ini, pemerintah dapat mengalokasikan dana tambahan untuk sektor kesehatan, pembelian alat medis, dukungan kepada masyarakat terdampak, serta program stimulus ekonomi untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat respons pemerintah terhadap krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19.
3. Tax Amnesty
Salah satu contoh kebijakan fiskal di Indonesia adalah amnesti pajak, yang merupakan pembebasan pajak atau pengurangan pajak dalam jangka waktu tertentu bagi individu atau perusahaan yang bersedia melaporkan seluruh kekayaannya kepada pemerintah.
4. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Contoh kebijakan fiskal lainnya adalah penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk sejumlah barang tertentu, seperti obat-obatan dan sembako. Kebijakan HET bertujuan untuk mengatur harga jual maksimum agar barang-barang tersebut tetap terjangkau oleh masyarakat.
Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Selain kebijakan fiskal, istilah lain yang sering ditemui dalam dunia ekonomi adalah kebijakan moneter. Kedua jenis kebijakan ini memiliki tujuan yang berbeda dan berperan dalam cara yang unik.
Kebijakan fiskal mengatur pemasukan dan pengeluaran negara, sementara kebijakan moneter adalah strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengontrol inflasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
Perbedaan lainnya adalah sumber kebijakan, yaitu kebijakan fiskal berasal dari pemerintah, sedangkan kebijakan moneter berasal dari bank sentral. Kebijakan moneter mencapai tujuannya dengan mengatur suku bunga, yang pada gilirannya mempengaruhi biaya pinjaman dan pengeluaran individu dan bisnis.
Di samping itu, kebijakan moneter juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong investasi dan produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Terpenting, baik kebijakan fiskal maupun moneter dapat diterapkan bersamaan atau terpisah, tergantung pada kebutuhan dan situasi ekonomi yang sedang berlangsung.
Kebijakan Fiskal dan Pajak Crypto
Untuk diketahui, pemerintah Indonesia saat ini telah resmi menerapkan pajak terhadap aset kripto atau pajak crypto sesuai dengan Undang-Undang HPP (Hukum Pajak Penghasilan) melalui peraturan pelaksana teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022.
Penting untuk dicatat bahwa investasi dalam aset kripto di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan.
Sebagai contoh, salah satu jenis aset kripto yang cukup terkenal, yaitu Bitcoin, telah mengalami peningkatan nilai hingga ribuan persen, meningkat dari sekitar $3–5 per koin menjadi mencapai $50.000 per koin.
Hal ini menjadikan aset kripto sangat menarik bagi masyarakat sebagai salah satu opsi investasi yang menguntungkan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Neilmaldrin Noor, dalam siaran pers Nomor SP-29/2022, menjelaskan bagaimana pajak menganggap aset kripto sebagai komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pada dasarnya, kebijakan fiskal dan pajak terhadap aset kripto memiliki hubungan erat dalam konteks pengaturan ekonomi. Kebijakan fiskal dan pajak aset kripto dapat saling mendukung dalam mengatur dan memanfaatkan potensi ekonomi yang terkait dengan teknologi blockchain dan aset digital.
Upaya pemerintah untuk mengatur dan memaksimalkan manfaat dari aset crypto kerap kali melibatkan kombinasi berbagai instrumen kebijakan, termasuk regulasi, insentif fiskal, dan pengaturan pajak.
Kesimpulan
Sebagai kesimpulan, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola ekonomi suatu negara. Hal itu mencakup berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pendapatan dan pengeluaran negara serta pengaturan pajak.
Pada dasarnya, kebijakan fiskal adalah alat yang kuat dalam tangan pemerintah untuk mengendalikan ekonomi. Hal itu memungkinkan pemerintah untuk merespons perubahan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas makroekonomi.
Di sisi lain, individu pun memiliki peran dalam memahami dan mempengaruhi kebijakan fiskal. Dengan memahami konsep dasar kebijakan fiskal, individu dapat lebih baik memahami bagaimana kebijakan ini memengaruhi kehidupan mereka, mulai dari pajak yang dibayarkan hingga insentif fiskal yang mungkin mereka manfaatkan.
Dengan pengetahuan yang tepat dan partisipasi aktif, individu dapat berperan dalam membentuk kebijakan fiskal yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
