KYB Adalah? Pengertian, Dokumen, dan Contoh 2025

Sebelum kamu menjalin kerja sama dengan perusahaan lain, ada satu hal yang harus dilakukan agar tidak salah langkah: memastikan siapa yang benar-benar berada di balik perusahaan tersebut. Di sinilah Know Your Business atau KYB berperan. Banyak bisnis menganggap KYB sekadar formalitas dokumen, padahal kenyataannya jauh lebih strategis. Jika dilakukan dengan benar, KYB menjadi filter pertama yang menyelamatkan reputasi, menurunkan risiko operasional, serta mempercepat keputusan onboarding. Artikel ini akan memandu kamu memahami definisi KYB, dokumen yang dibutuhkan di Indonesia, alur verifikasi yang efisien, hingga pembaruan regulasi 2024–2025 yang berdampak langsung pada prosesmu. Setelah membacanya, kamu akan punya gambaran lengkap untuk membangun proses KYB yang tegas namun tetap ramah bisnis.

KYB Adalah: Pengertian Singkat dan Konteks Indonesia

Untuk memulai, mari luruskan definisinya. KYB adalah proses verifikasi terhadap badan usaha beserta pemilik manfaat atau ultimate beneficial owner. Tujuannya bukan hanya memastikan entitas itu legal, tetapi juga menilai siapa yang mengendalikan perusahaan, bagaimana struktur kepemilikannya, dan apakah terdapat indikator risiko yang perlu ditangani. Dalam praktiknya, KYB berjalan beriringan dengan kewajiban anti pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme. Konteks Indonesia menuntut pendekatan berbasis risiko, dengan bukti yang bisa diaudit, bukan sekadar kumpulan berkas yang menumpuk.

Mengapa menekankan konteks lokal penting? Karena penyebutan istilah dan standar pengawasan di Indonesia menentukan dokumen mana yang sah, seperti identitas perusahaan, nomor induk berusaha, hingga akta yang berlaku. Dengan landasan ini, kamu bisa merancang proses yang patuh regulasi sekaligus realistis di lapangan. Setelah memahami kerangka dasarnya, langkah berikutnya adalah membedakan KYB dari KYC agar tidak terjadi tumpang tindih yang membingungkan tim.

KYB vs KYC: Bedanya Apa dan Kapan Dipakai Bersamaan

KYB berfokus pada entitas. Yang diverifikasi adalah perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendali efektifnya. Sementara KYC berfokus pada individu. Yang diperiksa adalah identitas orang yang bertindak atas nama perusahaan, misalnya direktur atau penandatangan. Dalam onboarding akun bisnis, kamu hampir selalu membutuhkan keduanya. KYB memastikan mitra B2B itu sah, sedangkan KYC memastikan orang yang mewakili perusahaan memang berwenang dan terbebas dari daftar sanksi atau paparan politik yang perlu ditangani.

Perlu diingat, memisahkan KYB dan KYC bukan berarti keduanya berjalan sendirian. Banyak keputusan risiko justru bergantung pada sinkronisasi antara data entitas dan profil individu yang terlibat. Setelah perbedaannya jelas, kita bisa masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan tim operasional: dokumen apa saja yang biasanya diminta untuk menyelesaikan KYB di Indonesia.

Dokumen dan Data KYB di Indonesia

Bagian ini membantu kamu menyiapkan berkas sejak awal agar proses berjalan lancar. Pada dasarnya, kamu perlu kombinasi bukti legalitas, bukti kepemilikan, dan bukti identitas pengendali.

Pertama, bukti legalitas. Kamu memerlukan identitas badan usaha yang valid, seperti nomor induk berusaha, akta pendirian beserta perubahan terakhir, dan dokumen perpajakan perusahaan. Bukti ini menunjukkan perusahaan memang tercatat dan beroperasi sesuai koridor hukum. Kedua, bukti kepemilikan dan pengendalian. Di sinilah struktur kepemilikan, daftar pemegang saham, dan pernyataan pemilik manfaat berperan. Umumnya, ambang pemilik manfaat merujuk pada kepemilikan di atas persentase tertentu atau bukti pengendalian yang bersifat efektif, misalnya hak veto atau posisi kunci dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, bukti identitas pejabat berwenang. Meskipun KYB adalah verifikasi entitas, kamu tetap perlu menautkan orang yang menandatangani kontrak atau membuka akun dengan perusahaan tersebut. Dokumen identitas, kewenangan bertindak, dan informasi kontak harus jelas. Keempat, bukti alamat operasional dan perbankan perusahaan. Hal ini memudahkan verifikasi keberadaan bisnis serta memadankan data saat proses penilaian risiko. Terakhir, hasil pemeriksaan sanksi, PEP, dan pemberitaan negatif yang disimpan lengkap dengan tanggal dan siapa yang melakukan pemeriksaan. Dengan menyiapkan paket bukti seperti ini, kamu sudah memiliki pondasi yang kuat untuk melanjutkan ke alur onboarding yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alur Onboarding B2B dan Checklist Operasional

Bayangkan alur yang efisien dari awal sampai akhir. Proses biasanya dimulai dengan formulir intake yang merangkum data legal, struktur kepemilikan, dan pihak yang berwenang. Formulir tidak boleh berhenti di level permukaan. Kamu perlu memastikan terdapat kolom yang mengurai kepemilikan berlapis hingga mencapai pemilik manfaat. Untuk setiap lapisan, mintalah bukti pendukung, misalnya kutipan akta, perjanjian pemegang saham, atau daftar pemilikan yang terbaru. Pendekatan ini membantu mencegah blind spot ketika berhadapan dengan struktur bertingkat.

Setelah data masuk, lakukan verifikasi legalitas dan pemeriksaan terhadap daftar sanksi, PEP, serta berita negatif. Hasilnya jangan disimpan sebagai catatan lepas. Simpan sebagai rekam jejak yang rapi dengan waktu pemeriksaan, alat yang digunakan, dan siapa yang melakukannya. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dan hasil pemeriksaan, aktifkan langkah uji tuntas lanjutan atau enhanced due diligence. Uji ini bisa berupa permintaan dokumen tambahan, wawancara singkat dengan pengendali, atau penundaan keputusan sampai bukti yang diperlukan terkumpul. Setelah itu, lakukan penilaian risiko yang mempertimbangkan profil entitas, kompleksitas kepemilikan, sektor usaha, dan lokasi operasional. Keputusan onboarding baru dilakukan saat semua indikator kunci berada pada tingkat yang dapat diterima.

Akhirnya, proses KYB tidak berhenti di tahap persetujuan awal. Tetapkan peninjauan ulang berkala dalam rentang enam hingga dua belas bulan atau ketika terjadi peristiwa material seperti perubahan kepemilikan atau munculnya pemberitaan negatif. Peninjauan ulang ini adalah bukti bahwa prosesmu hidup dan adaptif terhadap risiko yang berubah dari waktu ke waktu. Dengan alur yang terstruktur seperti ini, kamu siap menampung pembaruan regulasi yang muncul dan menyesuaikannya tanpa merombak seluruh sistem.

Update Regulasi 2024–2025: Uni Eropa, Inggris, dan Standar Global

Bagian ini sering diabaikan, padahal berdampak langsung pada cara kamu memverifikasi kepemilikan dan identitas pengendali. Kita mulai dari Uni Eropa. Pada 2024, UE menyepakati paket anti pencucian uang yang memperkenalkan buku aturan tunggal di tingkat regional serta arahan baru yang wajib diadopsi negara anggota dalam beberapa tahun ke depan. Implikasinya sederhana tetapi kuat. Proses KYB lintas negara menjadi lebih seragam dari sisi prinsip, meski teknis akses ke register pemilik manfaat tetap mengikuti otoritas di masing masing negara. Artinya, jika kamu melayani mitra dari beberapa negara UE, siapkan matriks negara yang mencantumkan siapa otoritasnya, bagaimana cara mengakses data, berapa lama waktu pemrosesan, dan bukti apa saja yang diakui.

Berikutnya Inggris. Otoritas perusahaan menyiapkan kewajiban verifikasi identitas untuk direksi dan pihak yang memiliki kendali signifikan, dengan tanggal mulai yang sudah ditetapkan dan periode transisi bagi entitas yang sudah berdiri. Bagi proses KYB, hasil verifikasi ini bisa dipakai sebagai sinyal yang sangat membantu untuk memadankan identitas. Meskipun demikian, kamu tetap wajib menjalankan penyaringan sanksi dan PEP secara terpisah karena verifikasi identitas pemerintah tidak menggantikan langkah evaluasi risiko yang bersifat internal.

Terakhir, standar global. Kelompok kerja internasional memperkuat pedoman tentang transparansi pemilik manfaat, baik untuk badan hukum maupun pengaturan hukum seperti trust. Pesannya jelas. Keberhasilan KYB diukur dari efektivitas dan kelengkapan bukti, bukan dari banyaknya dokumen yang dikumpulkan tanpa tujuan. Jika struktur kepemilikan bertingkat, melibatkan nominee, atau menunjukan pola yang tidak lazim, perlakukan kasus tersebut dengan uji tuntas lanjutan dan dokumentasi yang detail. Dengan menyelaraskan prosesmu pada tiga poros ini, kamu tetap relevan terhadap perubahan kebijakan tanpa kehilangan fokus pada mitigasi risiko inti.

Risiko Umum dan Kapan EDD Ditinggikan

Risiko paling sering muncul dari ketidaksesuaian antara dokumen dan catatan resmi. Contohnya, alamat terdaftar tidak cocok dengan tempat operasional, atau nama pemilik manfaat berbeda dengan dokumen perubahan terakhir. Risiko juga naik ketika ada indikasi nominee, misalnya seseorang yang memegang saham tanpa peran manajerial, atau ketika perusahaan tiba tiba mengubah susunan pemegang saham dalam waktu singkat. Sinyal lain yang perlu diperhatikan adalah banyaknya entitas terdaftar di satu alamat, atau munculnya pemberitaan negatif yang kredibel.

Kapan perlu meningkatkan uji tuntas? Saat struktur kepemilikan berlapis dan melibatkan lintas yurisdiksi, ketika ada reputasi yang meragukan, atau ketika ada celah data yang tidak dapat dijelaskan dengan wajar. Uji tuntas lanjutan biasanya meminta bukti yang lebih mendalam, seperti cap table yang diperbarui, salinan perjanjian pemegang saham, ataupun penjelasan tertulis dari pengendali mengenai asal usul kepemilikan. Pada tahap ini, keputusan onboarding sebaiknya ditunda sampai semua bukti memadai. Pendekatan hati hati seperti ini mungkin terasa memakan waktu, tetapi jauh lebih murah dibandingkan menanggung dampak kepatuhan di kemudian hari.

Contoh 2025: Dua Skenario yang Sering Terjadi

Contoh pertama, sebuah startup lokal mengajukan pembukaan akun bisnis dan menyebutkan investor asing minoritas. Di formulir awal, struktur kepemilikan terlihat sederhana, tetapi surat pernyataan menunjukkan hak khusus bagi investor untuk memveto keputusan tertentu. Dalam kasus ini, kamu perlu menggali apakah hak tersebut berarti kendali efektif. Mintalah dokumen perjanjian pemegang saham, verifikasi ulang pernyataan pemilik manfaat, dan cocokkan nama yang berkepentingan dengan hasil penyaringan sanksi serta pemberitaan. Jika ditemukan kendali yang signifikan, perbarui penetapan pemilik manfaat sebelum memutuskan permohonan.

Contoh kedua, sebuah distributor mengajukan kerja sama dan seluruh saham tercatat atas nama satu individu yang tidak aktif di operasional. Muncul kecurigaan bahwa individu ini hanya bertindak sebagai penampung. Langkah yang disarankan adalah meminta bukti aktivitas manajerial, memeriksa aliran kepemilikan secara vertikal, serta menjadwalkan wawancara singkat. Jika bukti tidak memadai dan ada sinyal risiko lain, tingkatkan uji tuntas atau tolak onboarding dengan alasan yang terdokumentasi. Dua skenario ini menggambarkan bahwa KYB bukan hanya memeriksa berkas, tetapi menilai dinamika pengendalian yang sebenarnya.

Kesimpulan

Inti dari KYB adalah memastikan kamu mengetahui siapa yang berada di balik perusahaan yang akan menjadi mitra. Untuk mencapai itu, prosesmu harus memadukan bukti legalitas, bukti kepemilikan, dan pemadanan identitas yang dapat diaudit. Pembaruan regulasi pada 2024–2025 menuntut proses yang lebih konsisten lintas negara di Uni Eropa, memanfaatkan verifikasi identitas di Inggris, serta mempertebal fokus pada transparansi pemilik manfaat secara global. Di Indonesia, pendekatan berbasis risiko, dokumentasi yang rapi, dan peninjauan berkala adalah kunci agar proses KYB tetap tangguh. Jika kamu membangun alur yang tertata, menyiapkan dokumen dengan benar, dan disiplin dengan bukti yang dapat diverifikasi, keputusan onboarding akan lebih cepat dan risiko kepatuhan bisa ditekan sejak awal.

Itulah informasi menarik tentang KYB yang  bisa kamu eksplorasi lebih dalam di artikel Akademi crypto di INDODAX. Selain memperluas wawasan investasi, kamu juga bisa terus update dengan berita crypto terkini dan pantau langsung pergerakan harga aset digital di INDODAX Market. jangan lupa aktifkan notifikasi agar kamu selalu mendapatkan informasi terkini seputar aset digital dan teknologi blockchain hanya di INDODAX Academy.

Kamu juga dapat mengikuti berita terbaru kami melalui Google News untuk akses informasi yang lebih cepat dan terpercaya. Untuk pengalaman trading yang mudah dan aman, download aplikasi crypto terbaik dari INDODAX di App Store atau Google Play Store.

Maksimalkan juga aset kripto kamu dengan fitur INDODAX Earn, cara praktis untuk mendapatkan penghasilan pasif dari aset yang kamu simpan.

Ikuti juga sosial media kami di sini: Instagram, X, Youtube & Telegram

FAQ

1. Apa itu KYB dan mengapa penting bagi bisnis?
KYB adalah verifikasi badan usaha dan pemilik manfaat agar kamu mengetahui dengan siapa kamu bermitra. Manfaatnya mencakup pengurangan risiko pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan perlindungan reputasi. Dengan proses yang tepat, keputusan onboarding menjadi lebih cepat karena informasi kunci sudah jelas sejak awal.

2. Apa perbedaan KYB dan KYC, serta kapan keduanya digunakan?
KYB menilai entitas, kepemilikan, dan pengendalian perusahaan. KYC menilai individu, biasanya direksi atau penandatangan yang bertindak atas nama perusahaan. Dalam pembukaan akun bisnis, keduanya hampir selalu digunakan bersamaan agar perusahaan dan wakilnya diverifikasi secara menyeluruh.

3. Dokumen apa saja yang biasanya diminta untuk KYB di Indonesia?
Kamu biasanya perlu identitas perusahaan, akta pendirian dan perubahan terakhir, nomor induk berusaha, dokumen perpajakan, struktur kepemilikan, pernyataan pemilik manfaat, identitas pejabat berwenang, bukti alamat, detail rekening perusahaan, dan hasil pemeriksaan sanksi serta PEP yang disertai waktu pemeriksaan.

4. Siapa yang disebut pemilik manfaat dan bagaimana menentukannya?
Pemilik manfaat adalah pihak yang memiliki porsi kepemilikan di atas ambang tertentu atau memiliki kendali efektif meskipun porsi kepemilikannya kecil. Penentuan biasanya dilakukan dengan melacak kepemilikan berlapis sampai menemukan individu yang memegang kendali terakhir terhadap keputusan perusahaan.

5. Bagaimana alur KYB yang ideal untuk onboarding B2B?
Alur yang sehat dimulai dari formulir yang memotret kepemilikan hingga pemilik manfaat, disertai bukti untuk setiap lapisan. Setelah itu, lakukan verifikasi legalitas dan pemeriksaan sanksi, PEP, serta berita negatif. Jika ada ketidaksesuaian, terapkan uji tuntas lanjutan. Keputusan onboarding diambil setelah penilaian risiko tuntas, lalu proses ditutup dengan peninjauan ulang berkala.

6. Apa dampak pembaruan regulasi 2024–2025 di Uni Eropa?
Paket kebijakan terbaru memperkenalkan buku aturan tunggal yang memperjelas standar, sementara kewajiban adopsi di tingkat nasional tetap berjalan dalam tenggat tertentu. Untuk KYB, kamu akan merasakan proses yang lebih konsisten, namun tetap perlu menyesuaikan cara mengakses register pemilik manfaat sesuai kebijakan masing masing negara.

7. Kapan kewajiban verifikasi identitas di Inggris mulai berlaku dan apa artinya bagi KYB? Kewajiban verifikasi identitas untuk direksi dan pihak yang mengendalikan akan mulai diberlakukan dengan masa transisi tertentu. Bagi KYB, hasil ini bisa dipakai untuk memperkuat pemadanan identitas, tetapi kamu tetap perlu melakukan pemeriksaan sanksi dan PEP secara mandiri.

8. Kapan uji tuntas lanjutan perlu dilakukan?
Uji tuntas lanjutan diperlukan saat struktur kepemilikan berlapis, terdapat nominee, muncul pemberitaan negatif, atau ada ketidaksesuaian yang tidak dapat dijelaskan. Pada tahap ini, mintalah dokumen tambahan, lakukan wawancara ringkas, dan tunda keputusan sampai bukti yang memadai terkumpul.

9. Seberapa sering KYB harus ditinjau ulang?
Peninjauan ulang biasanya dilakukan setiap enam sampai dua belas bulan atau saat terjadi peristiwa material, seperti perubahan pemilik manfaat atau munculnya sinyal risiko baru. Siklus ini memastikan profil risiko kamu selalu relevan dan bertahan menghadapi perubahan.

10. Apakah ada standar global yang menjadi rujukan untuk pemilik manfaat?
Ada pedoman internasional yang menekankan transparansi pemilik manfaat bagi badan hukum dan pengaturan hukum. Prinsipnya mendorong efektivitas verifikasi dan pembaruan data, bukan hanya pengumpulan dokumen. Mengikuti pedoman ini membantu prosesmu tetap sejalan dengan praktik pasar yang diakui luas.

Author : RB