Apa Itu HM Revenue & Customs dalam Crypto?

Saat membaca berita crypto internasional, kamu mungkin pernah menemukan nama HM Revenue & Customs atau HMRC. Istilah ini sering muncul dalam pembahasan pajak Bitcoin, aturan exchange crypto, pelaporan transaksi aset digital, hingga kebijakan baru pemerintah Inggris terhadap industri crypto.

Bagi pembaca Indonesia, nama HM Revenue & Customs mungkin terdengar jauh dari aktivitas trading harian. Namun, dalam konteks crypto, lembaga ini semakin sering menjadi rujukan karena Inggris termasuk salah satu negara yang cukup aktif mengatur pajak aset digital.

HMRC bukan exchange, bukan perusahaan blockchain, dan bukan regulator pasar modal. HMRC adalah otoritas pajak resmi Inggris. Perannya mirip seperti Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia, tetapi dengan cakupan yang juga mencakup bea cukai dan beberapa fungsi administrasi keuangan negara.

Dalam industri crypto, HMRC menjadi penting karena lembaga ini mengatur bagaimana keuntungan dari Bitcoin, Ethereum, NFT, staking, mining, hingga DeFi dapat diperlakukan dari sisi pajak, termasuk mekanisme yang mirip dengan konsep pajak crypto yang mulai diterapkan di berbagai negara. Artinya, ketika seseorang di Inggris mendapatkan keuntungan dari transaksi crypto, HMRC bisa menilai apakah aktivitas tersebut masuk ke kategori capital gain, income, atau bentuk kewajiban pajak lainnya.

Pembahasan ini semakin relevan pada 2026 karena Inggris mulai menjalankan aturan pelaporan crypto yang lebih ketat melalui Crypto-Asset Reporting Framework atau CARF. Dengan aturan tersebut, penyedia layanan crypto di Inggris diwajibkan mengumpulkan dan melaporkan data tertentu kepada HMRC.

Jadi, memahami HM Revenue & Customs bukan hanya soal tahu arti sebuah singkatan. Istilah ini membantu kamu membaca arah regulasi crypto global, terutama ketika pemerintah mulai menempatkan aset digital dalam sistem pajak yang lebih formal.

 

Apa Itu HM Revenue & Customs?

HM Revenue & Customs adalah lembaga pemerintah Inggris yang bertugas mengelola pajak, bea cukai, serta administrasi penerimaan negara. Nama lembaga ini sering disingkat menjadi HMRC.

Jika dibandingkan dengan sistem di Indonesia, HMRC bisa dipahami sebagai lembaga yang memiliki fungsi mirip gabungan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tugasnya tidak hanya mengurus pajak penghasilan, tetapi juga pajak perusahaan, pajak capital gain, VAT, bea masuk, dan pengawasan terhadap kewajiban pajak tertentu.

Dalam konteks crypto, HMRC berperan sebagai otoritas yang menentukan bagaimana transaksi aset digital diperlakukan dari sisi pajak. Karena crypto bisa digunakan untuk trading, investasi, pembayaran, reward, atau aktivitas berbasis blockchain lainnya, HMRC perlu memberi panduan agar pengguna dan perusahaan memahami kewajiban pajaknya.

Istilah “HM” sendiri berasal dari “His Majesty” atau “Her Majesty”, tergantung siapa yang sedang memimpin monarki Inggris. Karena Inggris saat ini dipimpin Raja Charles III, nama lengkapnya merujuk pada His Majesty’s Revenue & Customs.

Dari sini, kamu bisa melihat bahwa HMRC bukan lembaga baru yang muncul karena crypto. HMRC sudah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Inggris. Crypto hanya menjadi salah satu area baru yang kini masuk dalam pengawasan pajak mereka.

 

Kenapa HMRC Sering Dikaitkan dengan Crypto?

Nama HMRC semakin sering muncul di berita crypto karena aset digital tidak lagi dianggap sebagai aktivitas kecil yang berada di luar sistem keuangan. Bitcoin, Ethereum, stablecoin, NFT, staking, mining, hingga DeFi kini menciptakan aktivitas ekonomi yang bisa menghasilkan keuntungan nyata.

Ketika ada keuntungan, perpajakan mulai masuk. Inilah alasan HMRC ikut terlibat.

Bagi HMRC, crypto bukan mata uang resmi seperti pound sterling. Crypto lebih sering diperlakukan sebagai aset. Karena itu, ketika seseorang menjual crypto dan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut dapat masuk dalam cakupan pajak capital gain. Dalam kasus lain, jika crypto diperoleh dari aktivitas seperti mining, staking, airdrop tertentu, atau pembayaran jasa, nilainya bisa masuk dalam kategori penghasilan.

Cara pandang ini membuat HMRC sering menjadi rujukan ketika media membahas pajak crypto di Inggris. Lembaga ini juga memiliki panduan resmi yang menjelaskan perlakuan pajak terhadap berbagai aktivitas crypto. Panduan tersebut mencakup banyak area, mulai dari kepemilikan aset digital, transaksi antar token, reward dari jaringan blockchain, hingga aktivitas yang lebih kompleks seperti decentralized finance.

Keterlibatan HMRC juga menandai perubahan besar dalam industri crypto. Jika dulu crypto sering diasosiasikan dengan transaksi yang sulit dilacak, kini pemerintah mulai membangun sistem agar aktivitas aset digital lebih transparan.

 

Bagaimana HMRC Melihat Crypto sebagai Aset?

HMRC tidak memandang crypto sebagai uang resmi. Dalam banyak konteks pajak, crypto diperlakukan sebagai aset digital yang bisa memiliki nilai ekonomi.

Pemahaman ini penting karena status crypto sebagai aset membuat transaksi tertentu dapat memicu kewajiban pajak. Misalnya, ketika seseorang membeli Bitcoin lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi, selisih keuntungan tersebut bisa dianggap sebagai capital gain. Begitu juga ketika seseorang menukar satu crypto ke crypto lain, aktivitas itu tetap bisa dianggap sebagai pelepasan aset dari sudut pandang pajak.

Banyak pengguna crypto mengira pajak baru muncul ketika aset dicairkan ke uang fiat. Padahal, dalam pendekatan HMRC, transaksi antar crypto pun dapat memiliki konsekuensi pajak jika terjadi perubahan kepemilikan aset dan ada nilai keuntungan yang dapat dihitung.

Contohnya, seseorang membeli Ethereum lalu menukarnya ke Bitcoin setelah harga Ethereum naik. Meski belum mencairkan dana ke rekening bank, transaksi tersebut tetap bisa dianggap sebagai peristiwa pajak karena aset lama dilepas dan diganti dengan aset baru.

Cara pandang seperti ini membuat pencatatan transaksi menjadi sangat penting. Pengguna crypto tidak cukup hanya melihat saldo akhir, tetapi juga perlu memahami kapan aset dibeli, kapan dijual, berapa harga saat transaksi, dan apakah ada keuntungan atau kerugian.

Di sinilah HMRC menjadi relevan bagi industri crypto. Lembaga ini tidak hanya melihat crypto dari sisi teknologi, tetapi dari dampak ekonominya terhadap kewajiban pajak.

 

Apa Itu Cryptoassets Manual Milik HMRC?

Salah satu alasan HMRC sering dijadikan rujukan dalam pembahasan crypto adalah karena lembaga ini memiliki Cryptoassets Manual. Ini adalah panduan resmi yang menjelaskan bagaimana HMRC memahami dan memperlakukan aset crypto dari sisi pajak.

Cryptoassets Manual membahas berbagai hal yang sering muncul dalam aktivitas pengguna crypto. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang token, transaksi individu, aktivitas bisnis, DeFi, hingga kepatuhan pajak. Panduan ini membantu pengguna, akuntan, perusahaan, dan penyedia layanan crypto memahami posisi HMRC terhadap aset digital.

Bagi artikel edukasi, Cryptoassets Manual menjadi bukti bahwa pembahasan HMRC dan crypto bukan sekadar isu berita. Inggris memang sudah membangun kerangka yang cukup detail untuk menjelaskan bagaimana pajak crypto bekerja.

Manual tersebut juga menunjukkan bahwa crypto bukan hanya Bitcoin. HMRC melihat aset digital dalam cakupan yang lebih luas, termasuk exchange token, utility token, security token, stablecoin, NFT, dan aktivitas yang melibatkan decentralized finance.

Dengan adanya panduan ini, pembahasan tentang HMRC menjadi lebih kuat secara edukatif. Pembaca tidak hanya tahu bahwa HMRC adalah lembaga pajak Inggris, tetapi juga memahami bahwa lembaga ini sudah memiliki pendekatan khusus terhadap crypto.

 

Bagaimana Pajak Crypto Bekerja Menurut HMRC?

Dalam pendekatan HMRC, pajak crypto bisa berbeda tergantung aktivitasnya. Tidak semua transaksi crypto diperlakukan dengan cara yang sama.

Jika seseorang membeli crypto sebagai investasi lalu menjualnya dengan keuntungan, pajak yang sering dibahas adalah Capital Gains Tax. Pajak ini berkaitan dengan keuntungan dari pelepasan aset. Aktivitas yang dapat masuk dalam kategori ini antara lain menjual crypto ke fiat, menukar crypto ke crypto lain, menggunakan crypto untuk membeli barang atau jasa, atau memberikan crypto kepada pihak lain dalam kondisi tertentu.

Namun, tidak semua aktivitas crypto hanya masuk ke capital gain. Ada aktivitas yang bisa dipandang sebagai penghasilan. Misalnya, seseorang menerima crypto dari mining, staking reward, airdrop yang memenuhi kondisi tertentu, atau pembayaran kerja dalam bentuk aset digital, termasuk hasil dari aktivitas staking crypto yang kini semakin populer di kalangan investor aset digital. Dalam kondisi seperti ini, HMRC dapat melihat nilai crypto tersebut sebagai income.

Perbedaan antara capital gain dan income menjadi penting karena cara perhitungan, pelaporan, dan tarif pajaknya dapat berbeda. Pengguna yang aktif trading setiap hari juga bisa memiliki perlakuan pajak berbeda dibanding investor yang hanya membeli dan menyimpan aset dalam jangka panjang.

Hal ini membuat pajak crypto di Inggris cukup kompleks. Crypto tidak bisa hanya dipahami sebagai “beli murah, jual mahal”. Setiap aktivitas perlu dilihat berdasarkan konteks, tujuan, frekuensi, dan sumber aset yang diterima.

Bagi pembaca Indonesia, pembahasan ini berguna untuk memahami bahwa regulasi crypto di negara maju semakin rinci. Pemerintah tidak hanya melihat harga Bitcoin, tetapi juga cara aset digital digunakan dalam aktivitas ekonomi.

 

Apa Hubungan HMRC dengan Exchange Crypto?

HMRC tidak bekerja hanya dengan melihat laporan pribadi pengguna. Dalam aturan terbaru, penyedia layanan crypto juga memiliki peran penting dalam sistem pelaporan.

Exchange crypto, broker, dan platform tertentu dapat diminta mengumpulkan data pengguna serta informasi transaksi. Data ini dapat digunakan untuk membantu HMRC mencocokkan aktivitas pengguna dengan laporan pajak yang mereka buat.

Hubungan antara HMRC dan exchange crypto semakin kuat setelah Inggris menerapkan Crypto-Asset Reporting Framework. Aturan ini mendorong penyedia layanan crypto untuk melakukan due diligence terhadap pengguna, mengumpulkan informasi identitas, dan melaporkan data tertentu kepada HMRC.

Bagi pengguna, ini berarti aktivitas crypto semakin sulit dipisahkan dari sistem pajak. Jika sebelumnya sebagian orang menganggap transaksi crypto hanya tercatat di platform masing-masing, kini data tersebut dapat masuk ke sistem pelaporan regulator pajak.

Dari sisi industri, aturan ini juga membuat exchange perlu meningkatkan kepatuhan. Platform crypto tidak hanya bertugas menyediakan layanan jual beli aset digital, tetapi juga harus memenuhi kewajiban pelaporan, verifikasi, dan administrasi data.

Perubahan ini menjelaskan kenapa berita tentang HMRC sering dikaitkan dengan KYC, data pengguna, dan transparansi transaksi, terutama karena exchange kini semakin ketat menerapkan proses apa itu KYC kepada pengguna crypto. Semakin besar industri crypto, semakin besar pula kebutuhan pemerintah untuk memastikan aktivitas tersebut tercatat dengan benar.

 

Aturan Crypto HMRC pada 2026

Tahun 2026 menjadi fase penting bagi pengawasan crypto di Inggris. Mulai 1 Januari 2026, aturan pelaporan cryptoasset mulai berlaku melalui kerangka CARF.

CARF adalah standar pelaporan aset crypto yang dikembangkan untuk meningkatkan transparansi pajak. Tujuannya adalah membantu otoritas pajak mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang pengguna dan transaksi crypto, terutama ketika aktivitas tersebut melibatkan platform lintas negara.

Dalam praktiknya, penyedia layanan crypto di Inggris perlu mengumpulkan informasi pengguna, melakukan pemeriksaan data tertentu, dan melaporkan transaksi yang masuk dalam cakupan aturan. Informasi tersebut dapat mencakup identitas pengguna, domisili pajak, serta aktivitas transaksi tertentu.

Aturan ini bukan berarti crypto dilarang. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa crypto semakin masuk ke sistem keuangan formal. Pemerintah tidak hanya mengawasi dari luar, tetapi mulai membangun mekanisme pelaporan agar aktivitas aset digital dapat dipantau seperti instrumen finansial lainnya.

Bagi pengguna crypto, perubahan ini memberi pesan yang cukup jelas. Transparansi akan menjadi bagian yang semakin kuat dalam industri aset digital. Pengguna perlu lebih rapi mencatat transaksi, memahami kewajiban pajak, dan tidak menganggap crypto sebagai ruang yang sepenuhnya anonim.

 

Apa Dampak HMRC bagi Investor Crypto?

Dampak HMRC paling langsung terasa bagi pengguna crypto yang tinggal atau memiliki kewajiban pajak di Inggris. Mereka perlu memahami kapan transaksi crypto harus dilaporkan, bagaimana keuntungan dihitung, dan aktivitas apa saja yang dapat dikenakan pajak.

Namun, dampaknya tidak berhenti di Inggris. Karena banyak exchange crypto beroperasi secara global, aturan dari negara besar dapat memengaruhi standar operasional platform internasional. Ketika satu negara memperketat pelaporan, exchange bisa menyesuaikan sistem mereka agar tetap patuh.

Bagi investor crypto secara umum, perkembangan HMRC memberi gambaran bahwa regulasi aset digital bergerak ke arah yang lebih formal. Investor tidak cukup hanya mengikuti harga, chart, dan sentimen pasar. Mereka juga perlu memahami regulasi, pajak, KYC, dan kebijakan pemerintah.

Dalam jangka panjang, pengawasan seperti ini bisa membawa dua sisi. Di satu sisi, transparansi dapat mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan institusi terhadap crypto. Di sisi lain, pengguna harus siap dengan kewajiban administrasi yang lebih ketat.

Kondisi ini membuat literasi regulasi menjadi bagian penting dari edukasi crypto. Memahami HMRC membantu kamu membaca bagaimana negara besar mengatur crypto, sekaligus melihat kemungkinan arah kebijakan di negara lain.

 

Apakah HMRC Hanya Mengawasi Bitcoin?

HMRC tidak hanya mengawasi Bitcoin. Meskipun Bitcoin sering menjadi aset yang paling banyak disebut dalam berita, cakupan HMRC terhadap crypto jauh lebih luas.

Lembaga ini membahas berbagai jenis aset digital, termasuk token yang digunakan sebagai alat tukar, token yang memberikan akses ke layanan tertentu, token yang mewakili hak investasi, stablecoin, NFT, dan aset yang digunakan dalam aktivitas DeFi.

Hal ini masuk akal karena industri crypto sudah berkembang jauh dari sekadar Bitcoin. Pengguna kini bisa melakukan staking, menyediakan likuiditas, membeli NFT, meminjam aset digital, hingga berpartisipasi dalam protokol DeFi. Setiap aktivitas tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi yang berbeda.

Misalnya, staking reward bisa dipandang berbeda dari keuntungan jual beli aset. NFT juga bisa memiliki perlakuan berbeda tergantung apakah aset tersebut dibeli sebagai koleksi, dijual untuk profit, atau dibuat sebagai bagian dari aktivitas bisnis, sama seperti berbagai aktivitas DeFi yang kini semakin kompleks dari sisi regulasi dan perpajakan. DeFi bahkan lebih kompleks karena melibatkan smart contract, lending, borrowing, liquidity pool, dan yield.

Karena itulah HMRC perlu memiliki panduan yang luas. Jika hanya fokus pada Bitcoin, banyak aktivitas crypto modern tidak akan tercakup dengan jelas. Dengan cakupan yang lebih luas, HMRC bisa menilai berbagai bentuk transaksi aset digital secara lebih detail.

 

 

Perbedaan HMRC dengan IRS dan DJP

Agar lebih mudah dipahami, HMRC bisa dibandingkan dengan lembaga pajak di negara lain. Di Amerika Serikat, lembaga yang sering dikaitkan dengan pajak crypto adalah IRS atau Internal Revenue Service. Sementara di Indonesia, urusan pajak berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

HMRC, IRS, dan DJP memiliki kesamaan sebagai otoritas pajak. Ketiganya memiliki kepentingan untuk memastikan warga atau entitas yang memiliki penghasilan dan keuntungan dari aset digital memenuhi kewajiban pajaknya.

Perbedaannya terletak pada aturan, pendekatan, dan sistem pelaporannya. Inggris memiliki panduan HMRC dan aturan pelaporan cryptoasset. Amerika Serikat memiliki pendekatan IRS terhadap digital assets. Indonesia memiliki aturan pajak crypto yang disesuaikan dengan kerangka hukum domestik.

Perbandingan ini penting karena banyak pengguna crypto menggunakan platform global, membaca berita internasional, dan mengikuti perkembangan regulasi dari berbagai negara. Saat membaca istilah HMRC, IRS, atau DJP dalam berita crypto, kamu bisa memahami bahwa masing-masing adalah otoritas pajak yang bekerja dalam yurisdiksi berbeda.

Dengan pemahaman ini, pembaca tidak akan keliru menganggap aturan HMRC otomatis berlaku untuk semua negara. HMRC berlaku untuk konteks Inggris, tetapi pengaruh kebijakannya bisa menjadi bahan pembanding bagi negara lain.

 

Kenapa Trader Crypto Perlu Memahami HMRC?

Trader crypto perlu memahami HMRC bukan karena semua orang tunduk pada aturan Inggris, tetapi karena kebijakan HMRC bisa menjadi sinyal arah regulasi global.

Ketika Inggris memperketat pelaporan crypto, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah di negara besar mulai melihat aset digital sebagai bagian dari sistem keuangan yang harus diawasi. Ini dapat memengaruhi exchange, investor institusional, perusahaan blockchain, hingga cara media membahas crypto.

Bagi trader, informasi seperti ini membantu membaca risiko non-teknikal. Harga crypto tidak hanya dipengaruhi oleh chart dan sentimen pasar, tetapi juga oleh regulasi. Kebijakan pajak, aturan pelaporan, larangan produk tertentu, atau kewajiban KYC dapat memengaruhi perilaku investor.

Selain itu, memahami HMRC juga membantu pembaca Indonesia memahami istilah yang sering muncul dalam berita luar negeri. Saat ada kabar tentang HMRC yang meminta data exchange atau menerapkan aturan pelaporan baru, pembaca bisa langsung menangkap konteksnya tanpa bingung.

Inilah alasan istilah HM Revenue & Customs layak dibahas dalam artikel edukasi crypto. Topiknya terlihat spesifik, tetapi sebenarnya membuka pintu ke pembahasan yang lebih besar tentang pajak, regulasi, transparansi, dan masa depan industri aset digital.

 

Kesimpulan

HM Revenue & Customs atau HMRC adalah otoritas pajak resmi Inggris yang mengurus perpajakan, bea cukai, dan penerimaan negara. Dalam industri crypto, HMRC berperan dalam menentukan bagaimana transaksi aset digital diperlakukan dari sisi pajak.

HMRC menjadi semakin relevan karena Inggris telah memiliki panduan resmi terkait crypto dan mulai menerapkan aturan pelaporan yang lebih ketat pada 2026. Dengan adanya Crypto-Asset Reporting Framework, penyedia layanan crypto di Inggris diwajibkan mengumpulkan dan melaporkan data tertentu kepada HMRC.

Bagi pengguna crypto, istilah HMRC bukan sekadar nama lembaga asing. Ini adalah contoh bagaimana pemerintah mulai membawa crypto ke dalam sistem pajak dan regulasi yang lebih formal. Dari Bitcoin, NFT, staking, mining, hingga DeFi, semakin banyak aktivitas aset digital yang kini masuk dalam perhatian otoritas pajak.

Memahami HMRC membantu kamu membaca berita crypto internasional dengan lebih tajam. Ketika regulator pajak mulai bergerak, dampaknya tidak hanya terasa pada laporan pajak, tetapi juga pada cara exchange beroperasi, cara investor mengelola aset, dan cara industri crypto berkembang ke depan.

 

FAQ

1. Apa itu HM Revenue & Customs dalam crypto?

HM Revenue & Customs atau HMRC adalah otoritas pajak resmi Inggris yang mengatur berbagai urusan perpajakan, termasuk perlakuan pajak terhadap aset crypto. Dalam konteks crypto, HMRC membahas bagaimana transaksi Bitcoin, Ethereum, NFT, staking, mining, dan DeFi dapat menimbulkan kewajiban pajak.

HMRC tidak bertindak sebagai exchange atau platform trading. Perannya adalah memastikan aktivitas yang menghasilkan keuntungan atau penghasilan dari crypto dilaporkan sesuai aturan pajak Inggris.

2. Kenapa HMRC sering muncul dalam berita crypto?

HMRC sering muncul dalam berita crypto karena Inggris semakin serius mengawasi transaksi aset digital. Lembaga ini memiliki panduan resmi tentang cryptoassets dan mulai menerapkan aturan pelaporan yang lebih ketat melalui CARF pada 2026.

Ketika media membahas pajak Bitcoin, data pengguna exchange, atau kewajiban pelaporan crypto di Inggris, nama HMRC biasanya ikut disebut karena lembaga inilah yang menangani urusan pajaknya.

3. Apakah HMRC bisa melacak transaksi crypto pengguna?

HMRC dapat memperoleh informasi dari penyedia layanan crypto yang masuk dalam cakupan aturan pelaporan. Dengan penerapan CARF, platform tertentu diwajibkan mengumpulkan data pengguna dan melaporkan informasi transaksi kepada HMRC.

Meski blockchain bersifat terbuka untuk banyak jenis transaksi, identitas pengguna biasanya terhubung melalui exchange, KYC, rekening bank, dan data pajak. Kombinasi data inilah yang membuat pengawasan crypto semakin kuat.

4. Apakah semua keuntungan crypto dikenakan pajak oleh HMRC?

Tidak semua aktivitas crypto otomatis menghasilkan pajak, tetapi keuntungan dari pelepasan aset crypto dapat masuk dalam cakupan Capital Gains Tax. Contohnya ketika seseorang menjual crypto dengan profit, menukar crypto ke aset lain, atau menggunakan crypto untuk pembayaran.

Selain itu, crypto yang diperoleh dari aktivitas tertentu seperti mining, staking reward, atau pembayaran jasa dapat diperlakukan sebagai penghasilan. Perlakuannya bergantung pada konteks transaksi dan status pengguna.

5. Apa itu Cryptoassets Manual milik HMRC?

Cryptoassets Manual adalah panduan resmi HMRC yang menjelaskan perlakuan pajak terhadap aset crypto. Panduan ini membahas berbagai topik seperti transaksi individu, aktivitas bisnis, DeFi, capital gain, income, dan kepatuhan pajak.

Manual ini menjadi rujukan penting karena menunjukkan bahwa HMRC sudah memiliki pendekatan khusus terhadap crypto, bukan hanya memberi pernyataan umum tentang aset digital.

6. Apa hubungan HMRC dengan aturan crypto 2026?

Pada 2026, Inggris mulai menerapkan aturan pelaporan cryptoasset melalui Crypto-Asset Reporting Framework. Aturan ini membuat penyedia layanan crypto tertentu harus melakukan pemeriksaan data pengguna dan melaporkan informasi transaksi kepada HMRC.

Tujuannya adalah meningkatkan transparansi pajak dan mengurangi risiko penghindaran pajak dari aktivitas crypto. Karena itu, 2026 menjadi salah satu fase penting dalam pengawasan crypto di Inggris.

7. Apakah HMRC hanya mengatur Bitcoin?

Tidak. HMRC tidak hanya membahas Bitcoin. Cakupannya lebih luas, termasuk Ethereum, stablecoin, NFT, token tertentu, staking, mining, airdrop, dan aktivitas DeFi.

Bitcoin memang sering menjadi sorotan utama karena kapitalisasi pasarnya besar dan paling populer. Namun, dari sisi pajak, berbagai bentuk aset digital lain juga bisa menimbulkan kewajiban jika menghasilkan keuntungan atau penghasilan.

8. Apa bedanya HMRC dengan IRS dan DJP?

HMRC adalah otoritas pajak Inggris, IRS adalah otoritas pajak Amerika Serikat, sedangkan DJP adalah otoritas pajak Indonesia. Ketiganya sama-sama mengurus pajak, tetapi bekerja dalam aturan negara masing-masing.

Dalam konteks crypto, HMRC mengatur pajak crypto untuk Inggris, IRS untuk Amerika Serikat, dan DJP untuk Indonesia. Jadi, aturan HMRC tidak otomatis berlaku bagi semua pengguna crypto di negara lain, tetapi tetap penting dipahami sebagai referensi regulasi global.

9. Apakah aturan HMRC bisa memengaruhi exchange crypto global?

Bisa, terutama bagi exchange yang beroperasi di Inggris atau melayani pengguna yang masuk dalam cakupan pelaporan. Aturan HMRC dapat membuat exchange memperkuat KYC, pencatatan transaksi, dan pelaporan pajak.

Karena banyak exchange crypto beroperasi lintas negara, aturan dari negara besar seperti Inggris dapat memengaruhi standar kepatuhan platform secara lebih luas.

10. Kenapa investor crypto Indonesia perlu tahu HMRC?

Investor crypto Indonesia perlu tahu HMRC agar lebih mudah memahami berita crypto internasional, terutama yang membahas pajak, regulasi, exchange, dan pelaporan transaksi. HMRC adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah mulai mengawasi crypto secara lebih serius.

Pemahaman ini juga membantu kamu melihat arah industri crypto ke depan. Semakin besar adopsi aset digital, semakin besar pula perhatian pemerintah terhadap pajak, identitas pengguna, dan transparansi transaksi.

 

Itulah informasi menarik tentang HM Revenue & Customs yang bisa kamu eksplorasi lebih dalam di artikel populer Akademi crypto di INDODAX. Selain memperluas wawasan investasi, kamu juga bisa terus update dengan berita crypto terkini dan pantau langsung pergerakan harga aset digital di INDODAX Market.

Untuk pengalaman trading yang lebih personal, jelajahi juga layanan OTC trading kami di INDODAX. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar kamu selalu mendapatkan informasi terkini seputar aset digital, teknologi blockchain, dan berbagai peluang trading lainnya hanya di INDODAX Academy.

 

Kamu juga dapat mengikuti berita terbaru kami melalui Google News untuk akses informasi yang lebih cepat dan terpercaya. Untuk pengalaman trading yang mudah dan aman, download aplikasi crypto terbaik dari INDODAX di App Store atau Google Play Store.

Maksimalkan juga aset kripto kamu dengan fitur INDODAX Staking/Earn, cara praktis untuk mendapatkan penghasilan pasif dari aset yang kamu simpan. Segera register di INDODAX dan lakukan KYC dengan mudah untuk mulai trading crypto lebih aman, nyaman, dan terpercaya!

Dalam praktekknya, transparansi aset kini diadopsi oleh sejumlah platform kripto, salah satunya melalui publikasi data Proof of Reserves (PoR) dari pihak ketiga seperti CoinMarketCap. Di Indonesia, Indodax termasuk platform yang secara rutin memperbarui informasi tersebut agar dapat diakses publik.

 

Kontak Resmi Indodax
Nomor Layanan Pelanggan: (021) 5065 8888 | Email Bantuan: [email protected]

 

Ikuti juga sosial media kami di sini: Instagram, X, Youtube & Telegram

 

 

Author : RB