Non-Compliance: Arti dan Dampaknya pada Crypto

Di Balik Teknologi Canggih, Ada Risiko yang Jarang Dibahas

Dalam beberapa tahun terakhir, aset kripto di Indonesia bergerak ke arah yang makin serius. Pengawasan resmi berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aturan baru bermunculan, dan pajak transaksi kripto pun ikut disesuaikan. Di permukaan, kamu mungkin lebih sering melihat grafik harga, listing token baru, atau hype soal teknologi. Namun di balik semua itu, ada satu isu penting yang jarang disentuh secara mendalam: non-compliance.

Kalau kamu mencari istilah non-compliance di internet, sebagian besar hasil yang muncul adalah kamus, artikel audit, atau materi kuliah hukum. Hampir tidak ada yang mengaitkannya langsung dengan aset kripto, padahal di industri ini, ketidakpatuhan terhadap aturan bisa berdampak langsung pada keamanan dana kamu.

Saat regulator mengencangkan aturan dan lembaga internasional terus memperingatkan risiko kejahatan keuangan di sektor kripto, memahami non-compliance bukan lagi sekadar pengetahuan tambahan. Ini menjadi modal penting agar kamu bisa menilai seberapa aman platform tempat kamu menyimpan dan memperdagangkan aset digital.

Dari sini, kita akan membedah dulu apa itu non-compliance, lalu menarik garisnya ke sistem keuangan, regulasi Indonesia, kondisi global, sampai dampaknya ke dompet kripto yang kamu pegang setiap hari.

 

Apa Itu Non-Compliance?

Secara sederhana, non-compliance berarti ketidakpatuhan. Dalam banyak kamus bahasa Inggris, istilah ini dijelaskan sebagai kegagalan atau penolakan untuk mematuhi aturan, perintah, standar, atau persyaratan yang sudah ditetapkan. Kebalikannya adalah compliance, yaitu kepatuhan terhadap aturan dan standar yang berlaku.

Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk non-compliance bisa sangat sederhana. Misalnya, perusahaan yang diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan ke regulator, tetapi sengaja menunda hingga lewat batas waktu. Atau tenaga kesehatan yang tidak mengikuti prosedur keselamatan yang sudah diwajibkan. Sekilas terlihat administratif, tetapi jika dibiarkan bisa menimbulkan risiko yang jauh lebih besar.

Kata kunci pentingnya adalah “aturan yang seharusnya dipatuhi”. Kalau aturan itu berkaitan dengan keuangan, perlindungan konsumen, atau pencegahan kejahatan, maka non-compliance akan membawa konsekuensi serius. Di sinilah istilah ini menjadi sangat relevan ketika kita bicara soal sistem keuangan dan aset kripto.

Saat kamu sudah paham makna dasarnya, langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana konsep non-compliance bekerja dalam sistem keuangan modern sebelum akhirnya turun ke konteks kripto.

 

Non-Compliance dalam Sistem Keuangan Modern

Di sektor keuangan, non-compliance bukan sekadar istilah abstrak. Ia berkaitan langsung dengan kewajiban lembaga untuk menjalankan aturan yang ditetapkan regulator dan standar internasional. Bank, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, hingga penyedia layanan pembayaran, semuanya berhadapan dengan kewajiban kepatuhan.

 

Beberapa elemen penting dalam kepatuhan keuangan antara lain:

• Anti-Money Laundering (AML), yaitu kewajiban mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang.

• Know Your Customer (KYC), proses mengenali identitas nasabah secara memadai sebelum memberikan layanan.

• Customer Due Diligence (CDD) dan kadang enhanced due diligence, terutama untuk profil risiko tinggi.

• Pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait.

• Tata kelola dan pengendalian internal, termasuk peran komite audit dan fungsi kepatuhan.

 

Ketika lembaga keuangan tidak mematuhi kewajiban tersebut, risiko yang muncul tidak hanya menimpa perusahaan, tetapi juga nasabah dan stabilitas sistem. Pintu bagi dana ilegal terbuka lebih lebar, risiko fraud meningkat, dan kepercayaan masyarakat bisa runtuh.

Di tingkat internasional, standar seperti yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas kejahatan keuangan menjadi rujukan utama. Standar ini mengatur bagaimana negara dan lembaga keuangan seharusnya mengelola risiko aset digital, transaksi lintas negara, hingga perlindungan konsumen.

Setelah memahami bagaimana non-compliance bermain di sektor keuangan secara umum, kamu akan lebih siap untuk melihat bagaimana konsep yang sama kini berlaku secara spesifik di aset kripto di Indonesia.

 

Regulasi Crypto di Indonesia: Peran OJK dan Aturan Terbaru

Selama bertahun-tahun, aset kripto di Indonesia berada di bawah pengawasan Bappebti sebagai komoditas yang diperdagangkan. Namun, peta pengawasan itu berubah. Sejak 10 Januari 2025, pengawasan resmi perdagangan aset kripto beralih ke OJK sebagai bagian dari kerangka aset keuangan digital.

 

Peralihan ini tidak sekadar perpindahan nama institusi. Aturan baru diterbitkan untuk mengatur penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, termasuk kripto. Di dalamnya dibahas hal-hal seperti:

• klasifikasi aset kripto sebagai bagian dari aset keuangan digital,

• persyaratan perizinan dan kelayakan operasional bagi penyelenggara,

• standar tata kelola dan manajemen risiko,

• kewajiban perlindungan data pribadi pengguna,

• kewajiban penerapan program AML dan pencegahan pendanaan terorisme,

• penerapan aturan pertukaran informasi transaksi antar penyedia jasa aset kripto.

 

Bersamaan dengan itu, kebijakan fiskal juga bergerak. Mulai sekitar Agustus 2025, tarif pajak transaksi kripto untuk penyedia layanan di dalam dan luar negeri disesuaikan. Langkah ini menunjukkan bahwa otoritas tidak lagi melihat aset kripto sebagai fenomena pinggiran, tetapi sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang perlu diawasi dan dipajaki secara serius.

Bagi kamu sebagai pengguna, semua perubahan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, kewajiban kepatuhan bagi penyedia jasa kripto menjadi lebih berat. Di sisi lain, ketika aturan ditegakkan dengan benar, tingkat perlindungan terhadap kamu sebagai nasabah justru meningkat.

Jika dalam konteks Indonesia saja isu kepatuhan sudah sepenting ini, di tingkat internasional situasinya tidak kalah dinamis. Dan di sana, non-compliance di sektor kripto masih menjadi pekerjaan rumah besar.

 

Non-Compliance dalam Industri Crypto Secara Global

Secara internasional, berbagai laporan terbaru menunjukkan bahwa banyak negara masih kesulitan mengejar standar kepatuhan di sektor kripto. Dari lebih dari seratus otoritas yang dievaluasi, hanya sebagian yang dinilai menerapkan standar aset kripto dengan memadai. Artinya, mayoritas yurisdiksi masih berada di posisi “sebagian patuh” atau bahkan “tidak patuh” terhadap rekomendasi utama terkait aset virtual dan penyedia jasanya.

Salah satu fokus penting adalah aturan yang mengharuskan informasi pengirim dan penerima disertakan ketika aset kripto dipindahkan antar penyedia layanan di atas ambang tertentu. Ketika aturan ini belum diterapkan secara konsisten, ruang untuk menyamarkan aliran dana ilegal menjadi lebih lebar.

Laporan lain menunjukkan bahwa aktivitas kripto yang dikaitkan dengan tujuan ilegal masih mencapai puluhan miliar dolar dalam satu tahun. Angka ini menggambarkan bahwa di tengah pertumbuhan penggunaan legal, sektor ini tetap menarik bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan celah aturan dan perbedaan standar antar negara.

 

Area yang dianggap berisiko tinggi antara lain:

• stablecoin yang dipakai lintas platform,

• dompet non-kustodial yang tidak berada di bawah pengawasan langsung lembaga keuangan. Salah satu yang paling sering disalahpahami adalah dompet kripto non-kustodial dan risikonya bagi kepatuhan maupun keamanan pengguna.

• protokol keuangan terdesentralisasi yang tidak memiliki entitas tunggal yang bertanggung jawab,

• layanan lintas batas yang memindahkan nilai dengan cepat antar negara.

 

Ketika banyak negara belum sepenuhnya menerapkan standar yang sama, terciptalah ruang untuk arbitrase regulasi. Penyedia layanan yang ingin menghindari kewajiban kepatuhan bisa berpindah ke yurisdiksi yang lebih longgar. Di titik inilah non-compliance bukan lagi masalah lokal, tetapi risiko yang bisa menyentuh kamu sebagai pengguna di negara lain yang sebenarnya sudah mencoba memperkuat aturan.

Gambaran global ini menjadi latar belakang penting ketika kita masuk ke inti pembahasan: dampak konkret non-compliance terhadap industri kripto dan kamu sebagai investor.

 

Dampak Non-Compliance terhadap Crypto dan Penggunanya

Non-compliance sering terdengar seperti istilah teknis yang hanya relevan bagi auditor atau regulator. Padahal di sektor kripto, efeknya sangat nyata dan langsung menyentuh pengalaman pengguna. Ketika sebuah platform abai terhadap kewajiban kepatuhan, risikonya bukan hanya denda di atas kertas, tetapi juga potensi kehilangan dana, gangguan operasional, hingga hilangnya akses ke layanan.

Untuk melihat gambaran ini secara lebih jelas, kita bisa memecah dampak non-compliance ke beberapa aspek yang saling berkaitan.

 

Hilangnya Kepercayaan Pengguna

Kepercayaan adalah fondasi setiap sistem keuangan. Di kripto, kepercayaan menjadi lebih krusial karena sebagian besar layanan berbasis digital dan anonim. Ketika sebuah platform terbukti melanggar aturan atau lalai menerapkan program kepatuhan, kepercayaan pengguna bisa runtuh dalam waktu singkat.

Beberapa kasus besar menunjukkan betapa cepatnya respons pasar ketika masalah kepatuhan terungkap. Denda dalam jumlah sangat besar pernah dijatuhkan kepada bursa kripto global karena dianggap gagal menerapkan program pencegahan pencucian uang yang memadai. Walaupun layanan mereka tetap berjalan, persepsi publik berubah. Bagi sebagian pengguna, label “tidak patuh” jauh lebih menakutkan dibanding volatilitas harga aset itu sendiri.

Di sisi lain, bagi kamu sebagai pengguna Indonesia, kasus-kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa memilih platform bukan hanya soal antarmuka yang nyaman atau biaya transaksi yang rendah. Reputasi kepatuhan dan cara perusahaan menangani kewajiban regulasi harus ikut masuk dalam pertimbangan.

Ketika kepercayaan mulai terkikis, masalah berikutnya biasanya muncul dari sisi keamanan dan peningkatan aktivitas jahat yang memanfaatkan kelemahan platform.

 

Ancaman Keamanan dan Serangan Siber

Non-compliance tidak selalu berarti sistem teknisnya lemah, tetapi sering kali keduanya berjalan beriringan. Platform yang menganggap enteng kewajiban KYC dan AML cenderung memiliki budaya risiko yang lebih permisif. Celah seperti ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang mencari tempat untuk memindahkan dana hasil kegiatan ilegal.

Ketika prosedur verifikasi identitas longgar, transaksi mencurigakan lebih mudah lolos tanpa terdeteksi. Platform seperti ini juga sering menjadi target serangan, baik untuk pencurian dana maupun eksploitasi fitur lain seperti layanan pinjaman atau produk turunan.

Secara internasional, laporan terbaru menunjukkan bahwa aset kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal masih bernilai puluhan miliar dolar dalam setahun. Sebagian besar aliran dana tersebut bergerak melalui layanan yang lemah kepatuhan atau beroperasi di yurisdiksi dengan pengawasan minim. Ini menunjukkan bahwa non-compliance membuka jalur bagi kejahatan siber dan menambah risiko bagi pengguna yang sebenarnya berniat bertransaksi secara sah.

Jika keamanan dan pengawasan internal lemah, masalah berikutnya biasanya datang dari arah regulator.

 

Risiko Hukum dan Sanksi Regulator

Ketika regulator menilai bahwa sebuah platform tidak mematuhi aturan, konsekuensinya bisa sangat berat. Di Indonesia, otoritas memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, membekukan sebagian kegiatan usaha, hingga mencabut izin operasional apabila pelanggaran dianggap serius atau berulang.

Di tingkat internasional, beberapa bursa besar pernah menjadi contoh bagaimana non-compliance bisa berujung pada denda raksasa, tuntutan pidana terhadap eksekutif, dan pembatasan operasi di beberapa negara. Ada yang dikenai sanksi karena tidak menerapkan program pencegahan pencucian uang dengan memadai, ada yang dinilai membiarkan pelanggan dari yurisdiksi tertentu bertransaksi tanpa perlindungan dan pengawasan yang sesuai.

Bagi pengguna, masalahnya tidak berhenti di situ. Ketika platform menghadapi tindakan hukum, layanan bisa terganggu, proses penarikan dana terhambat, atau akses ke beberapa fitur dibatasi sementara. Kamu mungkin tidak melanggar aturan apa pun, namun tetap ikut terkena dampak karena memilih platform yang lalai dalam urusan kepatuhan.

Setelah risiko hukum muncul, efek jangka panjang yang paling berat biasanya dirasakan dalam bentuk reputasi yang rusak dan ekosistem yang kehilangan kepercayaan.

 

Dampak Reputasi bagi Ekosistem Crypto

Reputasi negatif akibat non-compliance tidak hanya menimpa satu platform. Dalam banyak kasus, sentimen itu merembet ke aset atau sektor kripto secara lebih luas. Ketika sebuah bursa besar tersandung kasus kepatuhan, narasi yang muncul sering kali bukan hanya “perusahaan X bermasalah”, tetapi “aset kripto berisiko”.

 

Dampaknya bisa berupa:

• lembaga perbankan enggan bermitra dengan penyedia layanan kripto,

• pembayaran fiat menjadi lebih sulit karena jalur perbankan diperketat,

• regulator menjadi lebih agresif dalam mengeluarkan aturan pembatasan,

• calon pengguna baru menahan diri untuk masuk karena melihat risiko reputasi.

 

Bagi pengguna yang sudah aktif, situasi seperti ini bisa mempersempit pilihan platform dan menambah biaya tidak langsung. Bagi ekosistem, non-compliance beberapa pemain bisa menghambat percepatan adopsi yang seharusnya bisa terjadi dengan lebih sehat.

Untuk melihat semua konsekuensi ini dengan lebih konkret, kita bisa menengok beberapa kasus nyata non-compliance yang pernah mengguncang sektor kripto.

 

Contoh Kasus Nyata Non-Compliance di Industri Crypto

Beberapa kasus berikut menunjukkan bagaimana non-compliance tidak berhenti pada pelanggaran administratif, tetapi bisa menjelma menjadi peristiwa besar yang mengubah wajah industri.

Salah satu contoh paling terkenal adalah kasus bursa global besar yang dikenai denda lebih dari empat miliar dolar karena dianggap gagal menerapkan program pencegahan pencucian uang dan pengawasan transaksi dengan baik. Regulator menilai bahwa platform tersebut membiarkan volume transaksi besar mengalir tanpa kontrol yang memadai, sehingga membuka jalan bagi penyalahgunaan aset kripto.

Contoh lain adalah layanan perdagangan derivatif kripto yang dikenai denda ratusan juta dolar karena dinilai tidak menerapkan prosedur kepatuhan yang memadai terhadap pelanggan dari wilayah tertentu. Regulasi mengharuskan standar yang lebih ketat untuk produk berisiko tinggi, namun perusahaan tersebut dianggap tidak menjalankan kewajiban itu dengan benar.

Di sisi lain, ada juga bursa yang menghadapi pembatasan di beberapa yurisdiksi karena izin operasi dan standar kepatuhan dianggap tidak sejalan dengan aturan setempat. Akibatnya, pengguna di wilayah itu harus segera memindahkan dana atau beradaptasi dengan pembatasan baru.

 

Dari berbagai kasus ini, polanya mirip:

• kewajiban kepatuhan diabaikan atau dipandang remeh,

• regulator melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran,

• denda, pembatasan, dan tuntutan hukum dijatuhkan,

• reputasi platform anjlok, dan pengguna berada dalam posisi sulit.

 

Contoh-contoh tersebut bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan bahwa non-compliance bukan hal teoretis. Ia sudah berkali-kali menjadi sumber krisis bagi perusahaan dan pengguna di berbagai negara. Di tengah realitas seperti ini, wajar kalau kamu ingin tahu apa yang bisa dilakukan untuk menilai seberapa patuh sebuah platform.

 

Bagaimana Kamu Menilai Kepatuhan Platform Crypto?

Sebagai pengguna, kamu memang tidak punya akses ke seluruh laporan internal perusahaan. Namun, ada beberapa sinyal yang bisa kamu perhatikan untuk menilai apakah sebuah platform tampak serius dalam urusan kepatuhan atau justru sebaliknya.

Pertama, perhatikan status perizinan dan pengawasan. Untuk layanan kripto di Indonesia, penting untuk memastikan bahwa platform berada dalam kerangka pengawasan resmi dan mengikuti aturan yang berlaku. Prinsipnya mirip dengan panduan memilih exchange kripto yang aman di Indonesia: cek legalitas dan kepatuhan dulu sebelum melihat fitur dan promonya. Informasi semacam ini biasanya tercantum di halaman legal, pusat bantuan, atau footer situs resmi.

Kedua, amati cara platform menjalankan proses KYC dan verifikasi. Proses yang terlalu longgar memang terasa praktis, tetapi bisa menjadi pertanda bahwa standar risiko perusahaan tidak setinggi yang seharusnya. Sebaliknya, proses yang terstruktur dengan jelas, memiliki dokumentasi yang rapi, dan menjelaskan alasan di balik permintaan data, biasanya menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program AML dan KYC.

Ketiga, baca kebijakan privasi dan perlindungan data. Platform yang patuh akan menjelaskan bagaimana data pribadimu disimpan, digunakan, dan dilindungi. Ini berkaitan langsung dengan kewajiban melindungi data pengguna yang diatur dalam berbagai regulasi terbaru.

Keempat, lihat apakah ada informasi tentang audit atau laporan kepatuhan. Tidak semua perusahaan mempublikasikan laporan detail, tetapi platform yang serius seringkali memberikan gambaran umum tentang tata kelola, manajemen risiko, atau setidaknya struktur fungsi kepatuhan di dalam organisasi.

Kelima, perhatikan rekam jejak berita dan pengumuman resmi. Jika sebuah platform pernah dikenai sanksi atau peringatan, biasanya akan ada jejak informasi yang bisa kamu telusuri. Cara mereka merespons masalah dan memperbaiki sistem juga bisa menjadi indikator penting.

Dengan memadukan semua sinyal ini, kamu bisa membangun penilaian yang lebih matang. Tujuannya bukan untuk mencari platform yang sempurna, tetapi memilih tempat yang memperlakukan kepatuhan sebagai prioritas, bukan sekadar formalitas.

 

Kesimpulan

Non-compliance mungkin terdengar seperti istilah teknis yang dingin, tetapi dampaknya sangat hangat terasa ketika menyentuh keamanan aset yang kamu pegang. Dalam ekosistem kripto yang semakin diawasi, baik di Indonesia maupun secara internasional, ketidakpatuhan terhadap aturan sudah berulang kali terbukti menjadi sumber masalah besar.

Peralihan pengawasan aset kripto ke OJK, terbitnya aturan baru untuk aset keuangan digital, serta pengetatan standar global menunjukkan satu arah yang sama: sektor ini tidak bisa lagi beroperasi di zona abu-abu. Di saat yang sama, laporan internasional masih menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi belum sepenuhnya menerapkan standar kepatuhan kripto, dan nilai aktivitas ilegal di sektor ini tetap signifikan.

Di tengah tarik menarik antara inovasi dan regulasi, posisi kamu sebagai pengguna menjadi sangat penting. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan kebijakan regulator atau keputusan manajemen perusahaan, tetapi kamu bisa memilih di mana kamu bertransaksi dan seberapa kritis kamu menilai komitmen kepatuhan sebuah platform.

Memahami arti dan dampak non-compliance membuat kamu tidak hanya melihat aset kripto dari sisi potensi keuntungan, tetapi juga dari kualitas infrastruktur dan tata kelola yang menopangnya. Kualitas tata kelola ini selalu berdampingan dengan cara kamu menyimpan dan menjaga keamanan aset kripto sehari-hari. Pada akhirnya, crypto yang benar-benar layak kamu gunakan adalah crypto yang berdiri di atas teknologi yang kuat dan komitmen kepatuhan yang jelas.

 

Itulah informasi menarik tentang Non-Complienace yang bisa kamu eksplorasi lebih dalam di artikel populer Akademi crypto di INDODAX. Selain memperluas wawasan investasi, kamu juga bisa terus update dengan berita crypto terkini dan pantau langsung pergerakan harga aset digital di INDODAX Market.

Untuk pengalaman trading yang lebih personal, jelajahi juga layanan OTC trading kami di INDODAX. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar kamu selalu mendapatkan informasi terkini seputar aset digital, teknologi blockchain, dan berbagai peluang trading lainnya hanya di INDODAX Academy.

 

Kamu juga dapat mengikuti berita terbaru kami melalui Google News untuk akses informasi yang lebih cepat dan terpercaya. Untuk pengalaman trading yang mudah dan aman, download aplikasi crypto terbaik dari INDODAX di App Store atau Google Play Store.

Maksimalkan juga aset kripto kamu dengan fitur INDODAX Staking/Earn, cara praktis untuk mendapatkan penghasilan pasif dari aset yang kamu simpan. Segera register di INDODAX dan lakukan KYC dengan mudah untuk mulai trading crypto lebih aman, nyaman, dan terpercaya!

 

Kontak Resmi Indodax
Nomor Layanan Pelanggan: (021) 5065 8888 | Email Bantuan: [email protected]

 

Ikuti juga sosial media kami di sini: Instagram, X, Youtube & Telegram

 

FAQ

1. Apa arti non-compliance dalam konteks crypto?

Dalam konteks crypto, non-compliance merujuk pada ketidakpatuhan penyedia layanan aset kripto terhadap aturan dan standar yang berlaku, seperti kewajiban AML, KYC, pelaporan transaksi mencurigakan, perlindungan data, hingga ketentuan khusus terkait aset digital. Ketika kewajiban tersebut diabaikan, risiko bagi perusahaan, regulator, dan pengguna akan meningkat.

2. Mengapa non-compliance berbahaya bagi pengguna?

Non-compliance membuat platform lebih rentan terhadap kejahatan keuangan, serangan siber, dan tindakan tegas dari regulator. Akibatnya, pengguna bisa menghadapi situasi seperti terganggunya layanan, penarikan dana yang terhambat, penutupan akses di wilayah tertentu, hingga risiko kehilangan dana jika masalah berujung pada krisis yang lebih besar. Kamu mungkin tidak terlibat dalam pelanggaran, tetapi tetap terkena dampaknya karena bergantung pada platform tersebut.

3. Apa penyebab platform crypto mengalami non-compliance?

Penyebabnya beragam. Bisa karena sengaja menempatkan kepatuhan di prioritas rendah demi pertumbuhan cepat, bisa karena kurangnya pemahaman terhadap aturan yang terus berubah di banyak negara, atau karena sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan yang belum matang. Dalam beberapa kasus, bisnis yang ekspansi terlalu cepat tanpa memperkuat fondasi tata kelola juga berujung pada masalah kepatuhan.

4. Apa saja contoh nyata non-compliance di industri kripto?

Beberapa bursa besar pernah dikenai denda sangat besar karena dinilai tidak menerapkan program pencegahan pencucian uang secara memadai dan membiarkan transaksi berisiko tinggi mengalir tanpa pengawasan yang cukup. Ada juga layanan derivatif kripto yang dikenai sanksi karena tidak memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap pelanggan dari wilayah tertentu, serta bursa yang dibatasi operasinya di beberapa negara akibat masalah perizinan dan standar regulasi.

5. Bagaimana cara memastikan platform crypto patuh regulasi?

Kamu bisa mulai dengan memastikan bahwa platform berada di bawah pengawasan otoritas yang jelas dan memiliki status perizinan yang sesuai. Perhatikan bagaimana mereka menerapkan KYC, bagaimana kebijakan privasi dan perlindungan datanya dijelaskan, apakah ada informasi mengenai tata kelola dan fungsi kepatuhan, serta bagaimana rekam jejak mereka dalam menghadapi isu regulasi. Dengan pendekatan ini, kamu tidak hanya menilai fitur dan biaya, tetapi juga fondasi kepatuhan yang akan sangat menentukan keamanan penggunaan jangka panjang.

 

Author : RB