Indonesia mencatatkan peningkatan signifikan dalam pendapatan pajak dari transaksi crypto. Dari Mei 2022 hingga Juni 2024, kontribusi pajak ini mencapai Rp 798,84 miliar, setara dengan sekitar 49 juta dolar AS. Angka ini mencerminkan 3% dari total pajak yang dikumpulkan dari aktivitas digital, menunjukkan pertumbuhan pesat dalam investasi kripto domestik.

 

Pengenalan Pajak Kripto di Indonesia

Pada 1 Mei 2022, Pemerintah Indonesia mengambil langkah berani dengan memberlakukan pajak atas transaksi crypto, menandai era baru regulasi untuk sektor digital. Kebijakan ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022, yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil dalam pemungutan pajak dari kegiatan perdagangan kripto.

 

Tarif pajak yang diberlakukan mencakup dua jenis pajak utama: pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penjual aset kripto diwajibkan membayar PPh sebesar 0,1% dari nilai transaksi yang terjadi. Sementara itu, pembeli aset kripto harus membayar PPN sebesar 0,11% dari harga transaksi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi kripto berkontribusi terhadap pendapatan negara, menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan terstruktur.

 

Selain itu, untuk mendorong kepatuhan dan pendaftaran resmi, pemerintah memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi bagi pedagang aset kripto fisik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 

 

Tarif yang lebih tinggi ini, yaitu 0,2% untuk PPh dan 0,22% untuk PPN, dimaksudkan untuk memberikan insentif kepada pedagang agar melakukan pendaftaran resmi dan mematuhi regulasi yang berlaku. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak tetapi juga untuk menjaga integritas pasar kripto di Indonesia, memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan diawasi oleh otoritas yang berwenang.

 

Dengan penerapan peraturan ini, Indonesia bergabung dengan sejumlah negara lain yang telah mengatur pasar kripto mereka, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi investor dan pelaku pasar. Pemerintah berharap bahwa dengan regulasi yang jelas, pasar kripto di Indonesia akan terus tumbuh dengan cara yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Baca Juga: Pajak Crypto dan Cara Membayar Pajak Crypto di Indonesia

 

Dampak dan Penerimaan Pajak

Penerapan pajak atas transaksi crypto di Indonesia telah membuahkan hasil yang positif, terutama dalam hal peningkatan pendapatan negara. Dari awal penerapannya hingga kuartal pertama tahun 2024, pemerintah mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp112,93 miliar, seperti informasi yang kami kutip dari coinmarketcap.com

 

Angka ini mencerminkan tidak hanya kepatuhan yang tinggi dari para pelaku pasar tetapi juga minat yang semakin besar terhadap aset kripto di kalangan investor domestik. Pajak yang dikenakan telah membantu memperkuat kas negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan layanan publik.

 

Pertumbuhan signifikan dalam penerimaan pajak ini juga mencerminkan dinamika pasar kripto yang terus berkembang di Indonesia, meskipun dihadapkan pada volatilitas pasar global. Fluktuasi harga aset kripto yang sering terjadi tidak mengurangi minat investor, melainkan menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas mereka dalam mengelola risiko. 

 

Hal ini juga menandakan bahwa meski pasar sedang mengalami tantangan, seperti penurunan harga dan sentimen bearish, investor domestik tetap optimis dan terus berpartisipasi dalam pasar ini. Dukungan dari regulasi yang jelas dan upaya edukasi tentang pajak kripto telah membantu menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar di tengah ketidakpastian global.

 

Berita Terkait: Yunani Akan Kenakan Pajak 15% pada Keuntungan Kripto

 

Situasi Pasar Kripto Global

Di kancah internasional, pasar kripto global sedang mengalami periode penurunan yang signifikan, yang ditandai dengan tren bearish yang kuat. Total kapitalisasi pasar crypto turun 4%, mencapai $2,2 triliun. 

 

Penurunan ini tidak terlepas dari sentimen negatif yang melanda pasar, dipicu oleh berbagai faktor termasuk ketidakpastian ekonomi global, kebijakan regulasi yang ketat di beberapa negara, dan kekhawatiran investor tentang potensi risiko yang melekat pada aset digital. 

 

Kondisi ini diperparah oleh aksi jual besar-besaran yang dilakukan oleh para investor, baik individu maupun institusi, yang mencari untuk mengamankan keuntungan atau meminimalkan kerugian di tengah volatilitas yang tinggi.

 

Salah satu crypto utama yang terdampak adalah Bitcoin, yang mengalami penurunan harga sebesar 4,09%, sehingga diperdagangkan pada angka $61.625. 

 

Penurunan harga ini mencerminkan ketidakpastian pasar yang lebih luas, di mana banyak investor mulai meragukan keberlanjutan rally harga sebelumnya. Selain Bitcoin, berbagai altcoin utama juga mengalami penurunan serupa, menegaskan sentimen bearish yang melanda seluruh pasar kripto. 

 

Meski demikian, beberapa analis pasar melihat penurunan ini sebagai peluang untuk membeli di harga yang lebih rendah, sementara yang lain menganggapnya sebagai tanda perlunya kehati-hatian lebih lanjut dalam navigasi pasar yang penuh tantangan ini.

 

Berita Terkait: Pajak Crypto Korea Ditunda: Apa Langkah Selanjutnya?

 

Kesimpulan

Peningkatan pendapatan pajak dari crypto menunjukkan bahwa sektor ini semakin diakui dan diatur di Indonesia. Meski pasar global sedang mengalami volatilitas, regulasi yang jelas memberikan kepercayaan lebih bagi investor domestik. Pemerintah Indonesia tampaknya siap memanfaatkan pertumbuhan sektor ini sebagai sumber pendapatan yang signifikan.

 

FAQ

1. Kapan Indonesia mulai mengenakan pajak atas transaksi kripto?

Indonesia mulai mengenakan pajak atas transaksi crypto pada 1 Mei 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022.

2.Berapa tarif pajak yang dikenakan untuk transaksi kripto?

Penjual aset kripto dikenakan PPh sebesar 0,1% dari nilai transaksi, sedangkan pembeli dikenakan PPN sebesar 0,11%. Tarif lebih tinggi berlaku untuk pedagang aset kripto fisik yang tidak terdaftar di Bappebti, yaitu 0,2% untuk PPh dan 0,22% untuk PPN.

3.Mengapa pendapatan pajak dari kripto meningkat di Indonesia?

Peningkatan ini disebabkan oleh minat besar dari investor domestik serta penerapan regulasi pajak yang baru, yang telah memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi transaksi kripto.

4.Bagaimana kondisi pasar kripto global saat ini?

Pasar kripto global sedang mengalami tren bearish, dengan total kapitalisasi pasar turun 4% menjadi $2,2 triliun, dipengaruhi oleh sentimen negatif di pasar.

5.Apa yang harus diperhatikan oleh investor kripto di Indonesia?

Investor perlu memahami regulasi pajak yang berlaku dan mengikuti perkembangan pasar untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana.

 

Itulah informasi terkini seputar berita crypto hari ini,. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar kamu selalu mendapatkan pembaruan terbaru mengenai berbagai informasi menarik yang kami sajikan di Akademi crypto hanya di INDODAX Academy, sumber terpercaya untuk belajar tentang dunia kripto

 

Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia crypto dan teknologi blockchain melalui Google News. 

 

Selain itu untuk mempermudah kamu untuk trading crypto dengan mudah dan aman kamu dapat mendownload aplikasi crypto terbaik dari INDODAX melalui Google play store maupun melalui App Store sekarang juga!

 

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan pertimbangkan dengan baik sebelum berinvestasi. Gunakan dana yang tidak terlalu vital bagi kebutuhan kamu sebelum terlibat dalam investasi. Segala aktivitas jual beli bitcoin dan investasi aset crypto lainya menjadi tanggung jawab pembaca.

 

 Author: RB & AL

 

Topik Terkait: #Berita regulasi kripto. #Berita Bitcoin #Berita Kripto Hari Ini.